jpnn.com - JAKARTA - Kemendikbudristek menyiapkan kuota PPPK guru 2023 sejumlah 601.286. Kemendikbudristek pun mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru PPPK, mengingat kuota yang dipersiapkan tahun ini mencapai 601.286.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan bahwa kuncinya ada di pemda.
BACA JUGA: Penjelasan Kepala BKN soal Penentuan TMT PPPK Guru & Penetapan NIP, Honorer Jangan Gagal Paham
"Kami sangat berharap pemerintah daerah dapat mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin,” kata Nunuk Suryani dalam keterangan di Jakarta, Jumat (12/5).
Nunuk juga menambahkan bahwa pihaknya berencana menyelesaikan 62.645 guru yang lulus passing grade untuk masuk ke dalam prioritas satu (P1) dan belum mendapatkan penempatan PPPK 2022.
BACA JUGA: Itet Minta Pemerintah Merealisasikan Pengangkatan Nakes Honorer menjadi PPPK
"Kebutuhan guru PPPK tahun ini cukup banyak makanya P1 yang belum terakomodasi dalam PPPK 2022 akan dituntaskan tahun ini," ungkap Nunuk.
Rencana pemerintah ini pun disambut baik oleh beberapa pemda, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengusulkan seluruh guru lulus passing grade seleksi PPPK 2021.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Berencana Menambah 2.437 PPPK, Formasi Guru Paling Banyak
Tercatat dari 8.588 guru yang lolos, ternyata baru 2.047 yang diangkat sebagai PPPK, sehingga saat ini masih tersisa 6.141 guru yang menunggu ketersediaan formasi atau kebutuhan.
“Kami akan tuntaskan 6.141 guru yang telah lolos passing grade untuk diusulkan diangkat tahun 2023,” kata Khofifah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang juga memastikan akan memaksimalkan usulan formasi PPPK pada 2023.
“Tahun ini kami ajukan 1.300 formasi PPPK. Jumlah ini merupakan kekurangan dari guru honorer yang ada di Kota Palembang yang belum jadi PPPK,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang Ansori.
Berdasarkan data yang ada, kebutuhan guru Kota Palembang sebanyak 4.256 orang, sedangkan yang baru terserap menjadi guru PPPK pada tahun lalu 2.900.
Tak hanya Jatim dan Palembang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Sugianto turut menyambut positif rencana pemerintah menghapus tenaga non-ASN mengingat tenaga pendidik di Kabupaten Karimun masih banyak yang berstatus honorer.
Sugianto berharap seluruh guru honorer di Kabupaten Karimun dapat terakomodasi pada seleksi 2023 dan diangkat menjadi guru PPPK 2024 terutama untuk mengisi kekosongan formasi mulai PAUD hingga SMP.
"Insyaallah pada Agustus 2023 mendatang kita kembali mengusulkan sebanyak 330 formasi honorer untuk diangkat menjadi PPPK di tahun 2024,” kata Sugianto. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi