jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana tugas Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata meminta perusahaan transportasi online memberikan data jumlah armada. Hal ini untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dalam bisnis transportasi.
Memang, kata Barata, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), sudah ada armada yang dilaporkan ke Kemenhub, namun jumlahnya tidak mewakili.
BACA JUGA: Ini Penyebab Transportasi Online Tak Takut Pemerintah
Karenanya pemerintah tidak tahu jumlah armada transportasi online. "Pendataan ini untuk penyesuain keseimbangan penawaran dan permintaan, kalau supply lebih dari demand maka di lapangan terjadi persaingan tidak sehat," ungkap Barata di diskusi Kisruh Transportasi Online di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).
Dia menegaskan, jika terus dibiarkan maka nantinya bisa terjadi persaingan tidak sehat. Contohnya, kata dia, jika penawaran banyak tapi permintaan sedikit satu sama lain akan saling banting harga.
BACA JUGA: Tunda 6 Bulan, Permenhub Akomodir Semua Kepentingan
"Kalau saling banting harga ini satu waktu mungkin bisa mengarah predator," ujar Barata.
Ketua DPP Organda Korwil II Wilayah DKI Jakarta, Jabar dan Banten, Safruhan Sinungan menilai saat ini transportasi konvensional bersaing dengan yang tidak kelihatan.
BACA JUGA: Hentikan Gesekan Transportasi Online dan Konvensional!
Safruhan menyatakan pesaing tidak kelihatan ini adalah individu-individu yang berintegrasi dengan aplikasi atau transportasi online.
Dia menegaskan, jika tak ada aturan soal transportasi online maka potensi konflik bakal terjadi. "Potensi sangat rawan kita rasakan di bawah," ungkapnya dalam diskusi itu.
Hanya saja, Safruhan mengaku transportasi online sangat membantu masyarakat di samping harganya murah. Tapi, bila tidak ada peraturan binsis konvensional akan mati. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perang Tarif jangan Sampai Picu Kerusuhan
Redaktur & Reporter : Boy