jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus menindaklanjuti angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi.
Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK 2011-2035) dan telah ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.
BACA JUGA: Abuya Muhtadi Minta Ansor Jadi Pagar Utama Jaga NKRI
Targetnya yakni mewujudkan lima Pilar Aksi Keselamatan Jalan, di mana peran Kementerian Perhubungan ada pada pilar ketiga yaitu Kendaraan yang berkeselamatan.
“Di dalam pilar ketiga ini ada Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe, dan soal penanganan muatan lebih. Kami dorong agar swasta bisa lebih banyak yang ikut berperan dalam pengujian kendaraan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
BACA JUGA: MKD Undang Fraksi Bahas Setya Novanto
Jembatan Timbang (JT) juga pelan-pelan akan dibenahi agar bisa berfungsi sebagai pengontrol muatan kendaraan, baik dimensi, tata muat maupun berat muatan.
Angkutan Penyeberangan juga tidak luput dari perhatian pria kelahiran Banyumas 6 Mei 1962 ini. Menurutnya, Kementerian Perhubungan akan melakukan penataan armada penyeberangan terutama di tiga lintasan penyeberangan utama yaitu Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Padang Bai-Lembar.
BACA JUGA: MA Tolong Pantau Pungli di Pengadilan
“Khusus di Merak-Bakauheni akan kami tata agar nanti ke depannya armada yang melayani lintasan ini hanyalah kapal-kapal besar yang berukuran di atas 5.000 GT. Ini untuk mengantisipasi jalan tol Trans Sumatera yang ujungnya ada di Bakauheni," ungkap Budi.
Ke depan, pihaknya juga minta agar kecepatan kapal minimal 10 knot, sehingga bisa mengurangi waktu tempuh menjadi 1,5 jam.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seperti ini Prioritas Dirjen Baru Perhubungan Darat
Redaktur & Reporter : Yessy