jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengingatkan kunci penting agar level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bisa turun.
Menurutnya, level PPKM hanya bisa turun ketika vaksinasi yang dilakukan mencapai target.
BACA JUGA: TNI Evakuasi 2 Guru dan Seorang Ibu Rumah Tangga dari Kiwirok
"Sejak pekan lalu penentuan level PPKM ditambahkan elemen cakupan vaksinasi dosis pertama dan vaksinasi dosis pertama untuk lansia," ujar Siti Nadia dalam keterangannya, Rabu (22/9).
Menurutnya, syarat penurunan PPKM level 3 menjadi level 2 harus didukung dengan cakupan vaksinasi dosis pertama minimal 50 persen dari jumlah penduduk secara umum.
BACA JUGA: Semoga Tak ada Lagi Regulasi yang Tumpang Tindih di Pemilu 2024
Kemudian, vaksinasi dosis pertama untuk lansia minimal 40 persen dari penduduk lanjut usia (lansia).
Untuk syarat penurunan PPKM level 2 menjadi level 1, harus didukung dengan cakupan vaksinasi dosis pertama 70 persen penduduk secara umum dan 60 persen vaksinasi pada lansia.
BACA JUGA: Menkominfo Bicara Soal Penista Agama, Dia Bilang Begini
"Penilaian terhadap cakupan vaksinasi aglomerasi akan mengikuti kabupaten/kota dengan capaian vaksinasi terendah, seperti di wilayah Jabodetabek," katanya.
Siti Nadia mengatakan cakupan vaksinasi di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi belum mencapai angka 50 persen.
Karena itu, keseluruhan Jabodetabek belum bisa turun PPKM level dua.
Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat yang telah membantu upaya pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia hingga kondisi menjadi makin baik.
Indonesia mencatatkan tren penurunan kasus COVID-19 dan angka kematian.
"Tentunya hal ini menjadi berita yang baik untuk kita semua," katanya.
Secara nasional terjadi penurunan kasus mingguan sebanyak 40 persen dan penurunan jumlah kematian 48 persen pada pekan ini dibanding pekan sebelumnya.
"Namun, masih ada beberapa provinsi yang mencatatkan insidensi dan angka kematian relatif tinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Bangka Belitung," katanya.
Dia mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menjaga pemeriksaan (testing) mingguan nasional.
"Saat ini sudah mencapai lebih dari standar WHO, yaitu 1 orang yang diperiksa per 1.000 penduduk per minggu, yang merupakan parameter surveilen yang komprehensif," paparnya.
Siti Nadia lebih lanjut mengatakan seluruh provinsi telah mencapai standar minimal dengan beberapa provinsi yang mencatatkan testing rate cukup tinggi, yaitu Provinsi Bali, Riau, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.
Selain itu, positivity rate mingguan nasional juga sudah mencapai 1,9 persen, kurang dari 5 persen sesuai dengan standar WHO.
"Seluruh provinsi (34 provinsi) telah mencapai target positivity rate kurang dari 5 persen," kata Siti Nadia.(Antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang