Kemenkes: Kuisioner Ukuran Alat Kelaimin Tidak Perlu

Jumat, 06 September 2013 – 07:31 WIB

JAKARTA - Kementerian Kesehatan ikut tanggapi soal kuisioner dinas kesehatan kota Sabang, Provinsi Aceh. Wakil Menteri Kesehatan menilai, pencantuman ukuran alat kelamin siswa seharusnya tidak perlu.
 
"Saya kira kalau benar ada permintaan seperti itu, tidak seharusnya diperlukan diminta ukuran kelamin," ujar Wamenkes Ali Ghufron saat dihubungi Senin (05/9).

Wamen juga berjanji akan segera melakukan pengecekan kepada dinas kesehatan terkait, guna meminta penjelasan apakah benar adanya kuisioner tersebut. Untuk pihak sekolah yang membiarkan kuisioner tersebar, Wamen menilai hal tersebut merupakan kuasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Saya kira kalau pihak sekolah memang dibawah Dikbud (Kemendikbud, red), untuk dinkes kami akan cek dulu apa betul dan maksutnya untuk apa," tuturnya.

BACA JUGA: Kemenag Mulai Berangkatkan Petugas Haji

Kuisioner kesehatan tersebut tersebar di SMP 1 Sabang, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kuisioner dibagikan kepada para siswa dan siswi untuk diisi. Ternyata, didalam kuisioner yang dibuat oleh dinkes setempat berisi tentang pertanyaan ukuran alat kelamin siswa. Untuk siswi, pertanyaan mengenai ukuran payudara juga disertakan. Alasan penyebaran kuisioner tersebut adalah untuk mengetahui kesehatan alat reproduksi siswa.

Sebelumnya dihubungi di tempat berbeda, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad juga menilai pengisian kuisioner tersebut berlebihan. Bahkan, menurutnya, untuk tes kesehatan sendiri kuisioner tersebut tidak lazim. "Itu melampaui batas," tegasnya.

BACA JUGA: Kecewa Putusan Hakim, Massa Bakar Ban

Ibnu menuturkan, kuisioner tersebut harus segera ditarik. Ia merasa pengumpulan data ukuran kelamin siswa yang mengatasnamakan tes kesehatan reproduksi itu tidak diperlu.  "Masuk ke pendidikan kedinasan saja tidak segitu-segitu amat tesnya," tegas Ibnu.

Menurutnya, kepala sekolah dari SMP kota Sabang harus bertanggung jawab atas tersebarnya kuisioner yang tidak seharusnya tersebut. Ia menilai, seharusnya seorang kepala sekolah lebih bisa mengawasi sekolahnya dengan baik. Sehingga kejadian seperti ini tidak perlu terjadi. Dengan adanya hal ini, ia berharap tidak aka nada  sekolah-sekolah lain yang ikut menyebarkan kuisioner serupa hanya untuk alasan tes kesehatan. (mia)

BACA JUGA: Andi Mallarangeng Siap Ditahan

BACA ARTIKEL LAINNYA... Vonis 1,9 Tahun, Lima Terdakwa Ajukan Banding


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler