jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Kementerian Kesehatan mendadak menjadi sorotan. Itu lantaran ditemukannya vaksin palsu yang dianggap membahayakan kesehatan para balita yang menjadi generasi bangsa.
Kepolisian berhasil mengungkap beredarnya vaksin palsu tersebut. Apalagi dengan aktivitasnya yang ternyata sudah berlangsung belasan tahun. Kementerian Kesehatan pun diminta bertanggungjawab atas kasus ini.
BACA JUGA: Ternyata, Uang Suap Bukan Hasil Penjualan Rumah Saipul Jamil, tapi...
Pengamat ekonomi dan politik, Salamuddin Daeng menyatakan, kasus vaksin palsu yang baru-baru ini terkuak menjadi bukti lemahnya tanggung jawab pemerintahan, khususnya jajaran Kementerian Kesehatan.
“Pemalsuan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, tentu mengherankan kalau Kementerian Kesehatan tidak bisa mengendus soal ini,” kata Salamuddin kepada wartawan, Selasa (29/6).
BACA JUGA: 10 Ribu Pasukan Siap Kepung Penyandera
Salamuddin menambahkan, vaksin palsu dapat dikategorikan sebagai tindakan bio terorism yang keji, namun pemerintah tidak melakukan pengawasan dengan baik.
"Mungkin karena tidak mampu, mungkin juga melakukan pembiaran," ucapnya.
BACA JUGA: Penanganan Teroris Tak Perlu Libatkan Militer
Kasus vaksin palsu adalah kegiatan bioterorism yang membahayakan yang dibiarkan Kementrian Kesehatan serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
“Bagaimana mungkin seseorang dibiarkan meracuni jutaan anak anak hanya untuk uang. Ini adalah serangan nasional untuk menghancurkan generasi!”imbuhnya.
Karena itu Menteri Kesehatan di era Jokowi harus mundur dan Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus bertanggungjawab.
“Dia sama sekali tidak bekerja. Selama ini Kementerian Kesehatan sangat bersemangat kalau mengurus soal rokok. Setiap hari mereka bicara rokok dan lupa akan tugas pokok dan fungsinya,” kecam Salamuddin.
Salamuddin meminta penegak hukum untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Karena tak menutup ini sebuah jejaring atau sindikat besar yang melibatkan banyak kalangan, termasuk juga ada kemungkinan keterlibatan perusahaan-perusahaan farmasi yang selama ini bersekutu dengan Kementrian Kesehatan.
Pemerintah juga harus mengumumknan secara resmi vaksin palsu ini apa kandungannya. Apakah kandungan itu berbahaya atau tidak, apa risikonya bagi anak anak yang sudah terpapar oleh virus ini.
“Sekarang ini kita tidak tahu apa yang saja dimasukkan ke dalam tubuh anak-anak kita. Apakah virus atau bakteri macam apa yang terkandung dalam vaksin tersebut. Apakah itu palsu, apakah senjata biologi, apakah bakteri yang mebahayakan karena pemerintah selama ini ternyata tidak berperan,” pungkasnya. (jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakinlah, Ramadan Jadi Berkah bagi Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi