jpnn.com, JAKARTA - Staf Ahli Menko (SAM) Bidang Manajeman Konektivitas Kemenko Marves Sahat Manaor Panggabean buka-bukaan soal praktik kecurangan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
Dia melihat masih banyak terjadi praktik curang yang dilakukan di pelabuhan di Indonesia.
BACA JUGA: Berantas Mafia Pelabuhan, Jaksa Agung: Tindak Tegas Jika Ada Indikasi Oknum Aparat Terlibat
Oleh karena itu, Sahat menilai perlu beberapa upaya yang harus segera dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
“Potret pelabuhan di Indonesia memang kalau bicara digitalisasi dan modernisasi, ini adalah suatu upaya yang harus dilakukan sesegera mungkin agar posisi kita bisa lebih baik, atau paling tidak bisa sama dengan negara lain di Asia dan sekitarnya,” jelas SAM Sahat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (16/11).
BACA JUGA: Tegas soal Mafia Tanah, Jaksa Agung Paling Konsisten Jalankan Visi Misi Jokowi
Menurut dia, modernisasi dan digitalisasi akan memudahkan semua orang untuk memonitor baik dari sisi perizinan maupun pelayanan kepelabuhanan.
“Untuk itu kami mendorong pelabuhan-pelabuhan untuk melakukan modernisasi dan digitalisasi sehingga semua proses baik perizinan, aktifitas tracking dan tracing bisa dilakukan dengan baik,” katanya.
BACA JUGA: Respons Permintaan Luhut, Polri Langsung Bergerak Sikat Mafia Pelabuhan
Selain itu, Sahat mengatakan secara global ada tiga simpul yang perlu dirapikan di pelabuhan. Pertama aktivitas perkapalan sebelum masuk ke pelabuhan, yang kedua aktivitas di pelabuhan itu sendiri, yang ketiga ketika barang keluar dari pelabuhan.
“Ketiga simpul ini harus dirapikan dan harus terkoneksi secara online agar bisa dilakukan tracking dan tracing yang terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi dengan baik saya yakin kita bisa meminimalisir ruang gerak mafia,” tutur SAM Sahat.
SAM Sahat mengatakan yang tak kalang penting dari pembenahan pelabuhan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dia mengingatkan pentingnya SDM yang berintegritas teguh.
Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Akbar Djohan menyatakan praktik kecurangan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia seperti pungli-pungli memang harus dituntaskan.
Pasalnya, biaya pungli tersebut akan memperburuk kinerja dan juga akan menambah cost logistic yang ada di pelabuan.
Akbar menambahkan mafia tumbuh subuh karena masih adanya ruang pertemuan face to face antara pihak yang berkepentingan dan regulator di dalam pelabuhan.
“Jadi ini sudah waktunya digitalisasi. Sekarang kita bersama-sama kementerian akan mempercepat proses digitalisasi kepelabuhanan melalui yang namanya NLE (National Logistic Ecosystem), disitu akan menjamin kepastian biaya, kepastian waiting time kapal di pelabuhan. Semuanya akan secara transparan nampak di dashboard,” katanya menjelaskan.
Dia optimistis digitalisasi akan mempersempit ruang gerak dan akan meminimalisir kesempatan oknum-oknum untuk melakukan pungli di pelabuhan. (mcr10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia