jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berpartisipasi dalam workshop dengan tema Driving Corporate Action on Digital Inclusion: Ranking 200 Most Influential Tech Companies di WSIS Forum 2023.
Kegiatan itu dilaksanakan di Kota Jenewa, Swiss pada Kamis (16/3).
BACA JUGA: PB HMI Ingatkan Tugas Kemenkominfo Makin Berat Jelang Pemilu 2024
Workshop yang menghadirkan panelis dari Kemenkominfo, World Benchmarking Alliance (WBA), Logitech, Universal Rights Group (URG), dan World Bank Group itu bertujuan mendorong peran korporasi dalam mendukung inklusi digital untuk pembangunan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut WBA meluncurkan Digital Inclusion Benchmark (DIB) tahun 2023 untuk memberi peringkat 200 perusahaan teknologi paling berpengaruh.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi di Kemenkominfo, KPK Kembali Periksa Anak Buah Sri Mulyani Ini
Termasuk yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi (TI), perangkat keras, dan sektor telekomunikasi atas prestasinya dalam inklusi digital.
Senior Researcher dari WBA Samita Thapa mengatakan ini merupakan hasil survei ketiga yang diluncurkan DIB.
BACA JUGA: Kemenkominfo Catat Siaran TV Digital di Indonesia, Sebegini Jumlahya
Sebelumnya pernah dilakukan pula pada Desember 2020 dan di tahun 2021 dalam Internet Governance Forum (IGF) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Samita menjelaskan peran dari organisasinya terhadap inklusivitas digital.
“Kami memiliki relasi dengan 200 perusahaan yang berpengaruh terhadap inklusivitas di dunia," kata Samita dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (25/3).
Dia mengungkapkan mengenai kontribusi yang telah dilakukan organisasinya kepada para pegiat inklusivitas digital.
Misalnya, melakukan transformasi sosial untuk mencapai transformasi digital, seperti memperhatikan isu-isu sosial berkenaan dengan human rights.
Koordinator Literasi Digital Rizki Ameliah menjelaskan mengenai peran pemerintah Indonesia, utamanya Kemenkominfo dalam mewujudkan inklusivitas digital.
Sejalan dengan beberapa negara yang juga berfokus pada transformasi digital, hal tersebut juga telah dilakukan oleh Indonesia.
“Urgensi yang dilakukan dalam mewujudkan transformasi digital adalah melalui program literasi digital yang telah berjalan selama beberapa tahun. Kami di Indonesia sudah mempersiapkan infrastruktur serta kebijakannya,” jelas Rizki.
Rizki menambahkan program ini diinisiasi Presiden Joko Widodo pada 2021.
Terdapat empat pilar yang menjadi tolok ukur bagi ketercapaian program tersebut, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital.
Program ini juga berkolaborasi dengan berbagai pihak swasta yang memperhatikan pentingnya inklusivitas digital.
“Melalui literasi digital, kami juga sudah melakukan beberapa upaya untuk membantu terwujudnya inklusivitas, contohnya adalah membuat pelatihan literasi digital bagi penyandang disabilitas,” tambah Rizki.
World Bank Group melalui Michael Kende selaku Digital Development Specialist juga turut hadir dalam acara tersebut.
Michael menanggapi isu-isu mengenai adanya beberapa perusahaan di dunia yang belum cukup berupaya mewujudkan inklusivitas digital.
Menurutnya, perusahaan teknologi harus menyadari adanya beberapa kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan haknya, khususnya terhadap ruang digital.
Michael juga menyinggung mengenai beberapa daerah di dunia yang hanya memiliki sinyal 3G, di mana hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam persamaan akses.
“Dengan adanya gap semacam ini, perusahaan secara ekonomi seharusnya menjadi lebih bersemangat untuk melakukan pengembangan, bukan hanya mengejar keuntungan. Dengan begitu, secara tidak langsung perusahaan akan mewujudkan kesetaraan hak dalam mengakses ruang digital,” jelas Michael. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar SSI Batch 6, Kemenkominfo Pilih 17 Startup, Berikut Daftarnya
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad