jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kini, salah satu unit di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) itu siap memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Layanan Ditjen AHU sudah terintegrasi dengan pelayanan lembaga lainnya di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemprov DKI di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, tepatnya di lantai 3, loket 21 dan 22. Layanan MPP diresmikan oleh Gubernur DKI Djarot S Hidayat dan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
BACA JUGA: Kemenkumham Kalsel Pantau Lokasi Tes SKB Kesamaptaan CPNS
Sekretaris Direktorat Jenderal AHU (Sesditjen AHU) Agus Nugroho Yusup mengatakan, pelayanan AHU yang ada di MPP tak berbeda jauh dari aplikasi AHU Online. Hanya saja, katanya, masyarakat mendapatkan pengarahan langsung dari petugas Ditjen AHU saat menggunakan jasa pelayanan AHU di MPP.
"Pelayanan AHU di MPP akan dibuka pada Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Di sana akan ada dua orang pegawai AHU yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya, Kamis (12/10).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Kunjungi Stan WBP di Trade Expo Indonesia
Agus menambahkan, Kemenkumham memiliki dua unit pelayanan di MPP. Yaitu, pelayanan Ditjen AHU dan pelayanan dari Ditjen Imigrasi.
Hadirnya kedua pelayanan unit kerja Kemenkumham tersebut merupakan respons atas permintaan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Tujuannya adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat.
BACA JUGA: Ditjen PAS Bakal Pamerkan Produk Unggulan WBP se-Indonesia
Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie (berbatik biru) bersama Sekretaris Direktorat Jenderal AHU Agus Nugroho Yusup meninjau proses pelayanan Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi di Mal Pelayanan Publik di Jalan Rasuna Said, pada Kamis (12/10).
“Dengan adanya MPP ini, layanan AHU dan imigrasi di Kemenkumham baik dari pusat dan daerah menjadi terintegrasi. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik," harapnya.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, hadirnya dua pelayanan Kemenkumham dan lembaga lainnya di MPP adalah sebagai barometer bagi daerah lain supaya meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik. Harapannya, masyarakat tidak perlu repot lagi melalui birokrasi yang berbelit.
Bahkan, ke depannya pelayanan di MPP akan ditingkatan dengan menyediakan berbagai pelayanan lembaga lainnya. Sekarang ini setidaknya sudah tersedia 340 pelayanan lembaga pemerintah yang dapat diakses masyarakat di MPP.
“Kita terus sempurnakan sistem dan integrasikan pelayanan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Djarot saat meresmikan MPP.
Mantan wali kota Blitar itu menambahkan, MPP juga dilengkapi layanan Antar Jemput lzin Bermotor (AJIB), Mobil AJIB, Tanya PTSP 1500-164, Antrean Online, Tanda Tangan Elektronik hingga jasa arsitek. “Gratis untuk bangunan rumah tinggal dengan luas di bawah 200 meter,” tambahnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Atase Hukum RI Dampingi WNI Terdakwa Pembunuh Kim Jong-nam
Redaktur & Reporter : Antoni