jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Harkristuti Harkrisnowo menyatakan laporan susunan kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX di Ancol, Jakarta, belum lengkap. Laporan itu sudah diberikan ke Kemenkumham, Senin (8/12).
"Belum dikasih akta notaris, segala macam belum," kata Harkristuti di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/12).
BACA JUGA: Bangun Pertanian, Alumni IPB Siapkan Cetak Biru Indonesia Agri-incorporated
Harkristuti menambahkan laporan susunan kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie alias Ical sudah lengkap. Ical melaporkannya ke Kemenkumham tadi pagi. "Yang tadi pagi sudah (lengkap) dari Pak Aburizal," ucap Harkristuti.
Harkristuti mengatakan tim dari Kemenkumham akan meneliti laporan susunan kepengurusan Golkar versi Munas Bali dan Jakarta. Sebab, keduanya mengklaim anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka yang benar.
BACA JUGA: Wakapolri: Posisi Polri Saat ini Paling Tepat
Harkristuti menyatakan, kubu Agung Laksono Cs sudah melayangkan gugatan ke pengadilan. Dia mengungkapkan, Kemenkumham tidak akan mengintervensi keputusan partai.
"Jadi mereka kan sudah mengajukan Jumat lalu ke pengadilan. Menyatakan bahwa munas yang dilakukan Aburizal tidak sah," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Soal Perppu Pilkada, JK Pastikan PD dan PAN Gabung KIH
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Rebutan Dua Kubu di Golkar, JK Merasa Masih Dihargai
Redaktur : Tim Redaksi