jpnn.com - JAKARTA - Wacana mengembalikan Polri di bawah kementerian kembali mengemuka. Namun, para petinggi Polri tetap menegaskan bahwa posisi korps baju cokelat langsung di bawah Presiden adalah yang paling tepat.
Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan, sudah ada pembahasan Polri dalam arsitektur negara. Di situ, kata dia, dibahas berbagai macam aspek, seperti filosofis, historis dan politis hingga Polri ada di bawah presiden.
BACA JUGA: Soal Perppu Pilkada, JK Pastikan PD dan PAN Gabung KIH
Menurutnya, dari aspek historis memang Polri pernah di bawah kementerian, seperti Menteri Muda Kepolisian, Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI serta Perdana Menteri. "Dari kajian itu yang saat ini paling tepat (di bawah Presiden)," tegas Badrodin usai launching Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta, Senin (8/12).
Ia menjelaskan, polisi merupakan aktor utama dalam tanggungjawab keamanan di negeri ini. Hal itu diperkuat dengan beberapa argumentasi yuridis saat ini.
BACA JUGA: Jadi Rebutan Dua Kubu di Golkar, JK Merasa Masih Dihargai
Menurutnya, berdasarkan landasan yuridis baik Undang-undang Dasar, Tap MPR VII/2010, serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, keamanan itu sejajar dengan pertahanan. "Dan soal keamanan itu Polri yang melaksanakan," tegas Badrodin saat memberikan sambutan pada launching tersebut.
Menurutnya, kalau masih ada kekurangan dan perlu sinergitas, maka unsur lain bisa tetap masuk membantu Polri. Namun, Polri tetap harus menjadi leading sector-nya.
BACA JUGA: DPR Segera Panggil Pemerintah untuk Jelaskan Reklamasi Teluk Benoa
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu kembali mewacanakan supaya Polri ditempatkan di bawah sebuah kementerian dan bukan langsung di bawah Presiden seperti saat ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabes Polri Tahan Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo
Redaktur : Tim Redaksi