Kemenpera Dinilai Tak Serius

JAKARTA - Pelaksanaan program fasilitas likuiditas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendapat sorotan Komisi V DPR RIPara wakil rakyat itu menilai Kementerian Perumahan rakyat (Kemenpera) setengah hati dalam menjalankan program subsidi perumahan tersebut.

"Kalau serius kenapa sampai sekarang gaungnya tidak kelihatan? Jangankan di wilayah timur Indonesia, di wilayah barat saja sepertinya banyak masyarakat yang belum tahu soal itu," kritik Evita Bulo, anggota Komisi V DPR dari Papua dalam rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Iskandar Saleh dan pejabat eselon I Kemenpera di Senayan, Selasa (21/9).

Josep Umar Hadi, WakilKketua Komisi V DPR juga ikut mempertanyakan sampai sejauh mana realisasi bantuan fasilitas likuiditas

BACA JUGA: DPD Terus Dorong DBH Sektor Perkebunan

"Saya khawatir kalau program ini malah tidak jalanKarena itu pemerintah harus lebih serius lagi, apalagi program ini masih kurang populer di kalangan masyarakat," tandasnya.

Menanggapi itu Deputi Menpera Bidang Pembiayaan Tito Murbaintoro membantah Kemenpera tidak serius melaksanakan pola subsidi perumahan yang baru ini

BACA JUGA: Subsidi BBM Baru Terpakai 47 Persen

Menurut dia, sejak APBN-P 2010 ditetapkan pada pertengahan tahun ini, para pejabat serta staf Kemenpera terus melakukan proses penyusunan secara insentif dengan Kementerian Keuangan

"Dalam waktu dua bulan sejak diluncurkannya kebijakan fasilitas likuiditas perumahan ini telah banyak kemajuan yang telah dilakukan Kemenpera

BACA JUGA: BI Tuding IMF Ngawur

Bahkan ada beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh Menpera sehingga kebijakan ini bisa diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan perumahan," terangnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan TDL Jangkau 4 juta Pelanggan PLN