Kemenristek Terlalu Banyak Uji Coba

Senin, 17 Mei 2010 – 19:11 WIB
JAKARTA- Anggota Komisi VII dari Fraksi Patai Golkar, Bobby Adithyo Rizaldi menilai Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) terlalu banyak uji coba yang tidak jelas manfaatnyaMenurutnya, kalau uji coba pada akhirnya tidak mendatangkan manfaat, sebaiknya dilakukan tindakan nyata yakni membeli teknologi, kemudian dilakukan penyaduran.

"Jadi nggak usah malu-malu, daripada terlalu lama untuk membuktikan keandalan melalui riset berkepanjangan, lebih baik beli teknologinya lalu disadur dan itu tidak melanggar aturan yang ada," kata Bobby Adithyo Rizaldi, usai rapat kerja Komisi VII dengan Menristek di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (17/5).

Bobby mencontohkan soal uji coba power plant tenaga surya (fotovoltaic)

BACA JUGA: 2011, Masyarakat Indonesia Bisa Berobat Gratis

Sebagai anggota komisi energi di DPR, dirinya mengaku tidak mendapatkan hasil uji coba tersebut
"Apalagi masyarakat yang selalu mengharapkan energi murah dan ramah lingkungan," ujarnya.

"Sebagai institusi Ristek, muara dari produktivitas institusi ini adalah solusi terhadap ancaman krisis energi

BACA JUGA: Daerah Pemekaran Disiapkan 5 Tahun

Jangan riset terus dengan anggaran negara sementara hasilnya tidak signifikan
Lebih baik seleksi saja teknologi yang sudah ada, ambil mitra yang bersedia transfer teknologi

BACA JUGA: Mendagri: Ada Daerah Otonom Berpenduduk 12 Ribu

Ini lebih cepat dan efektif daripada studi prototype yang tidak karuan," tegasnya.

Selain itu, Bobby juga mengkritisi sikap ragu-ragu pemerintah terhadap penggunaan teknologi nuklir pembangkit listrik"Padahal payung hukumnya sudah ada yakni undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Pengelolaan Energi NuklirHingga saat ini pemerintah belum membentuk institusi pelaksana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)," ujarnya.

Bobby juga menyebutkan pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2010 mengenai sosialisasi PLTN masih belum jelasHal itu disebabkan  karena tidak disertai dengan alokasi anggaran, yang mengakibatkan sampai saat ini belum ada penentuan tapak PLTN.

Mestinya, lanjut Bobby, penentuan tapak seharusnya sudah bisa dilakukan, meski ada resistensi, beberapa gubernur telah menyatakan kesiapannya untuk menyediakan tapak PLTN seperti di Banten dan Bangka Belitung“Semua fakta ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan pengembangan listrik dari nuklir pada era 2009-2014,” katanya. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 26 Mei, Sri Mulyani Tinggalkan RI


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler