jpnn.com, JAKARTA - Kemensos menyampaikan pencapaian Indonesia dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Jakarta.
BACA JUGA: LKPP Minta Kemensos Susun Katalog Sektoral soal Pengadaan Alat Bantu
Mewakili Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Harry Hikmat membuka acara ini.
Harry menjelaskan, disabilitas merupakan isu lintas sektor yang mencakup isu-isu seperti transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, seni/budaya, politik, hukum, dan keadilan.
BACA JUGA: Ada Penyandang Disabilitas yang Kesusahan, Risma: Sampaikan kepada Kami
Kemensos sebagai instansi terdepan dalam penanganan isu disabilitas memastikan kebutuhan itu dapat terakomodasi.
Dengan begitu, para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya tanpa hambatan.
BACA JUGA: Kawal Bantuan Kemensos untuk Asmat Tepat Sasaran, Bupati Elisa Kambu Siapkan Strategi Jitu
“Rakor ini dilaksanakan untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh setiap kementarian dan lembaga terkait,” kata Harry, Selasa (5/4).
Peserta rakor juga menekankan sinkronisasi program, kebijakan, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Pertemuan ini penting digelar agar kebijakan dan program, termasuk penganggaranya, dapat terlaksana dan saling bersinergi antara kementerian/lembaga,” kata Harry.
Rakor juga digelar untuk mempersiapkan agenda besar yang akan dilaksanakan pada 2022.
Yaitu, dialog konstruktif bersama Komite Penyandang Disabilitas PBB, yaitu UN Committee on The Rights of Person of Disabilities (CRPD).
Rakor ini juga digelar untuk persiapan Indonesia menjadi tuan rumah dalam United Nation The Economic and Social Commision for Asia and the Pasific (UN-ESCAP) sebagai Implementasi Dasa Warsa Penyandang Disabilitas 2013-2022.
Sekjen mengemukakan capaian dan praktik yang dilakukan Indonesia pada 2021.
Yaitu, terbentuknya mekanisme pengaduan terhadap implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang dilantik tujuh Komisioner KND oleh Presiden pada 1 Desember 2021 di Istana Negara.
Di bidang inklusi keuangan, pada 2021, terjadi peningkatan 3 persen kepesertaan penyandang disabilitas.
Kemensos melalui Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial (Rehsos) selama 2021 menyalurkan 6.581 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia senilai Rp 60.468.110.000.
UPT Rehabilitasi Sosial bekerja sama dengan penyelenggara vaksinasi di daerah memberikan vaksin kepada 1.615 penerima manfaat pada 2021.
Data RAN HAM 2021 untuk sasaran penyandang disabilitas sebesar 78,5 persen.
Beberapa aspek yang telah dicapai adalah optimalisasi regulasi, aksesibilitas pada fasilitas publik.
Di antaranya, pendidikan, tempat ibadah, transportasi, kesehatan, sistem peradilan, serta membuat dan melaksanakan peta jalan kesehatan inklusif.
Kemensos melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) 2021 memberikan layanan dengan target 142.018 penerima manfaat.
Target ini terdiri atas anak yatim, piatu, yatim piatu, lansia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan napza, serta tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Sebanyak 86 bandara, 4 terminal angkutan darat, 2 stasiun kereta api, dan 2 pelabuhan telah diakses penyandang disabilitas pada 2021.
Terkait pendidikan, terdapat 25.369 peserta didik penyandang disabilitas.
Jumlah penyandang disabilitas usia sekolah yang memperoleh pendidikan diperkirakan 14 persen.
Data tenaga penyandang disabilitas pada 2020, penyandang disabilitas yang sudah dipekerjakan di BUMN pada 2020 mencapai 178 dan telah sesuai kuota 2 persen.
Harry berharap rapat ini bisa memperkuat sinergi antarlembaga dan komunitas penyandang disabilitas dan bekerja sama untuk mempersiapkan agenda besar yang akan dilaksanakan pemerintah Indonesia. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi