jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk memberikan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos non tunai PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," kata Khofifah Indar Parawansa dalam siaran Persnya, Selasa (12/12).
BACA JUGA: Himbara Siap Implementasikan GPN
Nomor telepon yang disiapkan untuk layanan informasi dan pengaduan adalah BNI 1500046, BRI 1500017, Bank MANDIRI 14000, BTN 1500286, dan Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299.
"Dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, kami perlu lakukan antisipasi serta respon cepat agar layanan bansos non tunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas," tutur Mensos.
BACA JUGA: Biaya Transfer Antarbank BUMN Berpeluang Turun Drastis
Untuk layanan informasi dan pengaduan, Kemensos menggandeng HIMBARA sebagai mitra yang merupakan bank penyalur bansos non tunai di seluruh Indonesia.
"Dengan adanya kerja sama ini diharapakan akan mempercepat respon penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," tukasnya.
BACA JUGA: KemenBUMN Teken MoU dengan 3 Menteri terkait Penyaluran BPN
Penyaluran bantuan sosial secara non tunai telah dimulai sejak November 2016. Program ini dinilai sebagai lompatan besar dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Selama ini, model kartu kombo yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan fitur saving account dan e-wallet bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia di antara 72 negara yang melaksanakan program conditional cash transfer atau PKH.
Dua fitur layanan yang tertanam dalam KKS, lanjut Khofifah, memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.
Melalui bansos non tunai, penerima manfaat akan dipermudah dalam melakukan pencairan melalui ATM bank HIMBARA serta agen bank terdekat.
Menurut Khofifah, dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, Kemensos perlu melakukan antipasi serta respon cepat.
Hal itu bertujuan agar layanan non tunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, sasaran dan jumlah serta kualitas. “Untuk itu hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi,” jelas Khofifah.(mg7/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bocah Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Ini Langkah Kemensos
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh