jpnn.com, SOLO - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan segera meluncurkan program Bank Benih Perkebunan (BaBe Bun).
Program ini dicetuskan Ditjen Perkebunan Kementan untuk memperkuat pembangunan logistik benih komoditas perkebunan dalam negeri hingga mewujudkan akselerasi peningkatan produksi dan ekspor.
BACA JUGA: Kementan Lepas Ekspor Kapulaga ke Tiongkok, Nominalnya Enggak Main-Main
Program terobosan ini berbasis kolaborasi, partisipasi dan solidaritas dengan stakeholder terkait.
Pelaku usaha perkebunan dapat berpartisipasi secara aktif mengalokasikan keuntungannya untuk penyediaan benih.
BACA JUGA: Menjelang Ramadan, Kementan Tinjau Produktivitas Cabai di Magelang, Ini Hasilnya
Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah menyampaikan BaBe Bun merupakan perwujudan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke seluruh jajarannya untuk bekerja membangun pertanian menembus langit, salah satunya tidak dibatasi pendanaan APBN yang terbatas.
Namun juga harus mampu menggerakkan private sector untuk ikut berperan serta dalam pembangunan perkebunan.
BACA JUGA: Hadiri Side Event AWG G20 Presidensi India, Sekjen Kementan Sampaikan Hal Penting Ini
"BaBe Bun ini adalah sebuah wadah logistik benih perkebunan nasional yang tidak mengandalkan dan membebani APBN," tegasnya.
Menurutnya, dengan kebutuhan benih yang sangat besar, sangat tidak mungkin jika diwujudkan dari APBN sepenuhnya.
"Sehingga penyediaan benihnya bersumber dari pelaku usaha perkebunan," imbuh Dirjen Andi Nur Alam Syah dalam kunjunganya di Solo, Jumat (17/2).
Dia mengatakan pelaku usaha perkebunan yang merupakan mitra Kementan diwajibkan untuk mengalokasikan sharing profit atau dari dana CSR yang nilainya tidak begitu berat, yakni 1 persen untuk pembibitan sebagai stok benih yang dimiliki BaBe Bun.
Dirjen Andi menyampaikan hadirnya BaBe Bun ini pun mewajibkan setiap pelaku usaha mitra harus memiliki nursery perbenihan sehingga tidak lagi mengandalkan APBN.
"BaBe Bun ini adalah terobosan untuk mencari sumber-sumber pendanaan penyediaan benih nasional selain APBN, seperti dana CSR, investasi swasta, dana desa, pengembangan hutan kemasyarakatan, kegiatan reklamasi dan sumber dana lainnya," tegasnya.
Namun, lanjut dia, hal tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan untuk digunakan dalam pengembangan kawasan tanaman perkebunan yang berdampak positif juga untuk pelaku usaha.
"Selain itu yang terpenting adalah pelaksanaan Babe Bun ini melibatkan BPKP agar pengawasan terukur dan memenuhi target,” kata Andi.
Karena itu, Andi menegaskan untuk membangun Babe Bun, Ditjen Perkebunan membangun harmoni dan sinkronisasi dengan para pelaku usaha.
Pasalnya, pengembangan perkebunan melalui perbaikan logistik perbenihan harus dilakukan dengan rencana aksi pembangunan perkebunan yang sistematis terarah dan berkelanjutan.
"Kami perlu mengajak dan membuka ruang selebar-lebarnya bagi pelaku usaha perkebunan, perusahaan swasta maupun masyarakat luas yang ingin turut berkontribusi membangun perkebunan melalui Babe Bun ini,” imbaunya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi