jpnn.com, LUWU UTARA - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan proses sertifikasi benih tanaman tidak dipungut biaya.
Penegasan itu disampaikan Plt Direktur Perbenihan Hortikultura Inti Pertiwi Nashwari saat berbincang dengan para petani milenial di Marombo Hill, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (26/10).
BACA JUGA: Lestari Moerdijat Minta Kendala Sertifikasi yang Dikeluhkan Petani Milenial Segera Diatasi
Pada kesempatan itu, Inti juga menyampaikan komitmen Kementan untuk segera segera menuntaskan hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi benih tanaman.
"Semakin banyak penangkar benih yang bersertifikat di tanah air akan mempercepat pengembangan tanaman hortikultura di Indonesia,” ungkap Inti.
BACA JUGA: Pelatihan Bisnis Kewirausahaan-Magang Lahirkan Petani Milenial Unggul
Penegasan tersebut sebagai jawaban atas keluhan seorang petani milenial yang dikemukakan pada pertemuan tersebut.
Umar mengeluhkan kendala dalam proses sertifikasi bibit tanaman hasil kebun bibit yang dikelola para petani.
BACA JUGA: Simak Nih! Tips dari Komedian Narji untuk Petani Milenial
Menurutnya, proses sertifikasi bibit tanaman berbiaya mahal, sehingga banyak petani tidak mampu melakukannya.
“Selama ini yang mendapat untung adalah para kontraktor yang memiliki sertifikat dalam proyek pengadaan sejumlah bibit tanaman hortikultura di Luwu Utara. Para kontraktor sering menekan harga hingga Rp 3 ribu per bibit, padahal harga wajar di tingkat petani Rp 5 ribu per bibit,” beber Umbar.
Pembimbing petani milenial Masnah menambahkan pihaknya masih memerlukan dukungan berupa sarana pelatihan, beasiswa, dan bantuan peralatan untuk meningkatkan minat kalangan muda di sektor pertanian.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat yang juga hadir pada kesempatan itu berharap sejumlah persoalan tersebut harus segera diatasi agar potensi yang ada bisa segera mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
Dia juga berharap proses sertifikasi benih produksi petani milenial dapat didampingi hingga tuntas agar bisa menjadi percontohan proses sertifikasi bagi kelompok tani lainnya.
Lestari mengatakan para pemangku kepentingan harus responsif dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki potensi pengembangan usaha di sejumlah sektor di daerah.
"Berbagai langkah pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan sektor pertanian sangat menjanjikan, karena itu perlu langkah yang strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi," katanya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif yang juga hadir pada kegiatan tersebut mengungkapkan sejumlah potensi pertanian yang ada di Luwu Utara, seperti kakao, porang dan tanaman sayuran masih bisa terus ditingkatkan.(mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi