jpnn.com, MAKASSAR - Dirjen Penataan Agraria sekaligus Koordinator Tim VII Andi Tenrisau menyampaikan Kementerian ATR/BPN secara rutin setiap 3 bulan melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai pembinaan sekaligus upaya mencapai target beberapa program.
Pada kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Kanwil BPN Sulawesi Selatan, Jumat (8/10) disampaikan paparan realisasi program.
BACA JUGA: Dukung Reforma Agraria, Pembentukan Bank Tanah Diharapkan Terwujud Bulan Ini
Contohnya program Reforma Agraria, capaian Kanwil BPN Sulsel sebesar 78,22 persen.
Begitu pula dengan aspek strategis nasional lainnya seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kanwil BPN Sulsel telah mencapai pemetaan sebesar 98,21 persen.
BACA JUGA: Catatan Penting Wamen ATR/BPN pada Fokus Reforma Agraria
"Apa yang menjadi kendala akan kami dapat meneruskan kepada penanggung jawab substansi," ujar Andi.
Terkait program lainnya seperti Zona Integritas (ZI), juga disampaikan pada pertemuan tersebut bahwa terdapat 4 kabupaten/kota satuan kerja Kanwil BPN Provinsi Sulsel yang lolos tim penilai internal, yaitu daerah Gowa, Parepare, Wajo, dan Jeneponto.
BACA JUGA: Sinergi jadi Kunci Sukses Mewujudkan Reforma Agraria
Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengawasan dan Pengembangan Zona Integritas Ninik Maryanti mengatakan salah satu indikator kinerja Kanwil BPN adalah keberhasilannya dalam membangun ZI.
“Terkait membangun ZI, tidak harus dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana semata, tapi bagaimana komitmen membangun serta memperbaiki sistem layanan kerja,” ujar Ninik.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Agust Yulian memberi penilaian penyerapan anggaran Kanwil BPN Sulsel yang cukup tinggi selama 3 bulan terakhir.
“Saya melihat Kanwil BPN Provinsi Sulsel ketika melakukan evaluasi penyerapan anggaran sudah menggunakan analisis kegiatan. Ini tepat karena penting melakukan inventarisasi semua kegiatan,” kata Agus.
Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Reny Windyawati turut memaparkan 107 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sulsel dan terdapat 5 daerah sudah terintegrasi Online Single Submission (OSS).
“Ini dapat menjadi perhatian bagi teman-teman Kantah (kantor pertanahan). Jika ada permohonan usaha di 5 daerah tersebut, harap teman-teman tidak lagi melakukan proses KKPR secara manual karena ini sudah otomatis dikeluarkan oleh sistem OSS,” tutur Reny.
Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Asnawati juga mengapresiasi program Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).
“Kita masih ingat betapa hebatnya pandemi. Namun teman-teman terus berjibaku dalam menuntaskan target PTSL,” ujar Asnawati.
Sekretaris Ditjen Penataan Agraria Awaludin menyoroti pencapaian Kanwil BPN Sulsel yang baik terkait dengan penataan agraria dibuktikan dengan kinerja nasional dan menduduki peringkat tiga.
Awaludin mengungkapkan pihaknya tengah merumuskan tahapan-tahapan pekerjaan yang lebih jelas dan dapat diukur progresnya terkait Reforma Agraria.
“Sehingga tahapan-tahapan pelaksanaan Reforma Agraria dan capaian kinerja dapat dihitung dengan jelas,” tutup Awaludin. (mcr18/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi