jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih juara dalam nominasi Best Use of Video Kategori Kementerian pada Government Social Media Awards (GSMA) 2021.
Kementerian ATR/BPN melalui konten Sertipikat Tanah Elektronik unggul atas dua nomine lainnya, yakni Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
BACA JUGA: Wamen ATR/BPN Takankan Pentingnya Bimbingan Teknis untuk Rencana Kerja 2023
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan terima kasih atas nominasi dan juara yang diraih Kementerian ATR/BPN dalam GSMA 2021 yang digelar Awrago Indonesia, didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara secara daring, Jumat (26/11), itu.
“Kami tidak pernah menyangka mendapat apresiasi ini, tentunya ini menjadi penyemangat bagi kami khususnya para pengelola media sosial,” kata Yulia Jaya Nirmawati.
BACA JUGA: Sofyan Djalil: Masih Ada Oknum Aparat BPN Terlibat Kasus Pertanahan
Yulia menambahkan pihaknya memang telah menggunakan kanal-kanal media sosial sebagai sarana edukasi dan sosialisasi program-program kementerian kepada masyarakat.
“Kami telah melakukan sinergi berupa strategi komunikasi sebagai upaya edukasi ke publik secara luas,” ujarnya.
BACA JUGA: Soal Perubahan Status HPL Tanah Ulayat, Simak Penjelasan Wamen ATR/BPN
Dia menambahkan pihaknya secara konsisten berupaya memperbanyak konten publikasi yang berisi edukasi terkait program dan layanan dari Kementerian ATR/BPN di seluruh unit satuan kerja, baik di pusat maupun daerah.
“Melalui pencapaian ini, kami akan berkomitmen untuk terus memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik,” terangnya.
Direktur Pengelolaan Media Kemenkominfo Nur Shodiq Gunarjo berharap para pengelola media sosial pemerintah bisa terpicu dan terpacu, sekaligus mempercepat melakukan perubahan menuju kinerja komunikasi publik yang baik sesuai dengan dinamika komunikasi zaman.
“Pada era pandemi seperti ini, lembaga komunikasi publik yang dikelola pemerintah justru menjadi entitas yang paling dipercaya oleh publik,” terang Nur Shodiq.
Selain itu, Nur Shodiq juga menerangkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjelaskan tugas birokrasi sebagai penjamin informasi dan kebijakan harus benar-benar sampai kepada masyarakat, tidak hanya sekadar disebarluaskan.
Tentunya lembaga pemerintah harus memiliki satu atau lebih kanal media sosial yang dikelola dengan bijak dan baik agar tak hanya berdampak positif bagi masyarakat umum, tetapi juga kepada citra dari lembaga yang memilikinya.
Nur Shodiq juga berpesan untuk seluruh insan komunikasi publik pemerintahan agar senantiasa mengelola kanal-kanal media secara profesional.
Tak hanya itu, dia juga mengimbau bahwa perlu adanya penciptaan konten kreatif berbasis digital dalam jalannya komunikasi publik.
“Meski begitu, kami juga tetap tak meninggalkan begitu saja media konvensional yang masih marak digunakan di beberapa wilayah Indonesia,” tutupnya.
Mekanisme penilaian pemenang telah dilakukan dengan pemantauan akun sosial media di 34 kementerian, 50 lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 131 BUMN selama kurang lebih satu tahun, periode 1 September 2020 - 31 Agustus 2021. (mcr18/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Boy
Reporter : Mercurius Thomos Mone