jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menekankan pentingnya kerja sama antara kementeriannya dengan pihak Keraton Yogyakarta dan Pakualaman terkait penegasan status tanah tutupan Jepang dan pengembangan Pawonsari.
Menurutnya, penegasan status tanah ini menjadi bukti negara hadir dalam persoalan tersebut.
BACA JUGA: Sri Sultan HB X Usul 1 Maret Jadi Hari Besar Nasional, Begini Alasannya
"Kita perlu langkah konkret ke depan mulai dari inventarisasi, pemetaan, dan lainnya terkait ini," kata Wamen Surya dalam rapat koordinasi bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara luring dan daring, Jumat (29/10).
Dia juga menyamapaikan sudah ada arahan jelas terkait pengembangan kawasan Pawonsari, mulai dari strategi hingga perangkat berupa Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Gunungkidul, Bupati Wonogiri, serta Bupati Pacitan pada 2002.
BACA JUGA: Terbukti Menyimpang, 125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Dihukum
"Kami siap mendukung mewujudkan bagaimana Reforma Agraria ini sehingga bisa kita eksekusi," kata Wamen Surya.
Senada disampaikan Direktur Jenderal Penataan Agraria Andi Tenrisau bahwa penegasan status tanah tutupan Jepang sebagai wujud nyata kehadiran negara serta cukup relevan dan konseptual.
BACA JUGA: Catatan Penting Wamen ATR/BPN pada Fokus Reforma Agraria
Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengintegrasikan semangat nasionalisme dan kearifan lokal.
"Melalui rakor ini, dapat dirumuskan bagaimana penyelesaian konsep tanah tutupan Jepang dan pengembangan konsep Pawonsari ke depan," tutur Andi.
Gubernur Provinsi DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak semua pihak untuk bersama melakukan pendataan yang akurat dalam menjalankan Reforma Agraria.
"Melalui semangat Reforma Agraria, hendaknya digulirkan sistem pertanahan nasional yang terpadu, efektif, dan efisien dalam rangka pendayagunaan tanah," harap Sultan.
Dalam kegiatan ini juga berlangsung penandatanganan berita acara penegasan status tanah tutupan Jepang antara Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY Suhendro. (mcr18/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi