jpnn.com, JAKARTA - Silang pendapat anggota DPR dan Kementerian BUMN terkait holding perusahaan pelat merah kembali memanas dalam rapat kerja Komisi VI yang digelar pada hari ini, Senin (29/1).
Anggota komisi VI DPR, Nasril Bahar menilai Kementerian BUMN tidak konsisten dalam menjalankan rekomendasi dari Panja Aset yang disampaikan parlemen sejak 2014 lalu.
BACA JUGA: Holding Migas Tak Beri Nilai Tambah Bagi Perusahaan Induk
Salah satu rekomendasinya adalah menghentikan pembentukan holding BUMN.
"Dua bulan ini kami melihat tentang proses holding pertambangan, tiga hari yang lalu kami mendengar tentang holding migas. Perlu rasanya pada situasi yang baru saja dilaksanakan, kami ingin mendengar (penjelasan) dari Kementerian BUMN," kata Nasril.
BACA JUGA: Dunia Industri Sangat Mendambakan Holding Migas
Nasril menyayangkan kebijakan pemerintah terkait holding BUMN yang cenderung mengesampingkan fungsi dari DPR, padahal dalam panja aset 2014 telah direkomendasikan untuk dihentikan.
"(Rekomendasi panja aset) ini diabaikan. Harga diri sebagai seorang parlemen hari ini kalau bahasa medannya itu disepelekan. Kami ingin tahu hal yang mendesak, sehingga tidak ada kesepahaman antara kita," tegas Nasril.
BACA JUGA: Holding BUMN Bakal Ganggu Keuangan PGN
Menanggapi pernyataan Nasril, Deputi Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengaku tidak bisa menjelaskan hal tersebut.
Sebab, pihaknya hanya menyiapkan bahan pemaparan terkait kinerja saja, sesuai dengan undangan rapat.
"Kami tidak menyiapkan dan tidak berkompetensi menjawab mengenai panja aset atau dasar hukum yang lain. Yang sesuai undangan, kami hanya menyiapkan kinerja, operasional dan semua pertanyaan yang disampaikan melalui surat," jawab Harry.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rencana Holding Migas Perlu Dikaji Ulang
Redaktur & Reporter : Yessy