jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membentuk perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas bumi (migas) dinilai perlu dikaji ulang.
Karena itu, mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli meminta agar rencana tersebut tak perlu dijalankan secara buru-buru.
BACA JUGA: BUMN Ditantang Turunkan Harga Gas dari Kebijakan Holding
“Sebenarnya rencana Holding BUMN itu bagus secara textbook atau di atas kertas. Tapi pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dan harus dikaji ulang rencana tersebut,” kata Rizal Ramli dalam keterangannya, Rabu (24/1).
Rizal juga meminta pemerintah berhitung secara matang terkait realisasi konsep holding BUMN. Sebab, masih terdapat sejumlah hal yang dinilai luput dari analisa pemerintah seperti upaya efektivitas dan efisiensi manajemen BUMN.
BACA JUGA: DPR Sebut Holding BUMN Melanggar UU
Untuk itu, Rizal kembali mengingatkan pemerintah agar berhati-berhati lagi dalam mengimplementasi holding BUMN.
“Pembentukan holding hanya bermanfaat jika peningkatan efisiensi biaya dan adanya sinergi akibat economic of scale. Jika tidak ada penurunan biaya dan peningkatan pendapatan, pembentukan holding gagal dan tidak bermanfaat,” papar Rizal.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Masuk ke Pertamina, PGN Bakal Jadi Sub Holding Gas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terganjal hal ini, Holding BUMN Tak Bisa Dikonsolidasikan?
Redaktur & Reporter : Yessy