jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sampai hari ini belum menerima instruksi Presiden Joko Widodo terkait pemulangan 1,8 juta TKI ilegal ke tanah air. Namun, kementerian yang dipimpin Retno Marsudi itu menegaskan siap menjalankannya.
"Saya dengar itu salah satu hasil sidang kabinet kemarin, tapi kita belum dapat detail instruksi dari presiden seperti apa. Yang jelas kalau itu perintah presiden tentu kami siap jalankan," kata Plh Direktur Perlindungan WNI, Muhammad Lalu Iqbal di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (18/12).
BACA JUGA: Ini Cara Dahlan Iskan Manfaatkan Gedung BUMN
Diakuinya, memulangkan jutaan TKI dari luar negeri bukan tugas yang mudah. Namun, dengan pengalaman dan sumber daya yang ada Kemlu yakin mampu melakukannya.
Namun Iqbal juga mengingatkan bahwa teknis pemulangan bukan satu-satunya masalah yang harus diperhatikan pemerintah. "Kalau aspek kami hanya memulangkan. Tapi ada aspek kedua yaitu dalam negeri, setelah dipulangkan mau diapakan?" ucapnya.
BACA JUGA: Adik Kandung Meninggal, Romi dan Istrinya Batal Disidang Hari Ini
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengungkapkan adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk memulangkan TKI ilegal. Proses pemulangan rencananya akan dimulai pada tahun 2015 menggunakan dana dari APBN.
"Presiden akan panggil menteri teknis untuk bahas pemulangan 1,8 juta buruh migran ilegal yang tidak punya kontrak," kata Nusron usai rapat kabinet di Istana Negara, Rabu (17/12). (dil/jpnn)
BACA JUGA: Kasus Fuad, KPK Periksa Eks Presdir PT Pertamina EP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yuddy Minta Hotel Keruk Duit dari Pelancong, Bukan dari Acara PNS
Redaktur : Tim Redaksi