jpnn.com - JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati menyarankan pemerintah agar melakukan perencanaan secara menyeluruh sebelum memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tujuannya, agar kenaikan harga BBM tidak memicu gejolak.
Enny mengatakan, hal yang harus diutamakan adalah kepentingan ekonomi untuk menata perekonomian menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Hanya saja, katanya, selama ini persoalan BBM selalu jadi komoditas politik.
BACA JUGA: Dahlan: Tol Trans Sumatera Bakal Membanggakan
"Ini harus kita ingatkan terus, supaya kebjakan publik kita berujung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan para politisi," kata Enny di seminar nasional bertema "Mencari Harga BBM yang Pantas Bagi Rakyat Indonesia" di Kwik Kian Gie School of Business, di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (24/9).
Enny menambahkan, kalaupun pemerintah menaikkan harga BBM maka realokasinya harus kembali kepada bidang energi lagi. Di samping itu, harus ada upaya untuk diversifikasi energi.
BACA JUGA: Dahlan Minta Holding Perkebunan dan Kehutanan Segera Diresmikan
"Kebijakan kenaikan harga BBM harus didahului dengan percepatan program diversifikasi energi, melalui realokasi subsidi BBM ke subsidi energi alternatif non BBM," paparnya.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Tanpa Naikkan BBM, Hanya Keluar Rp 1,4 Triliun untuk Subsidi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebijakan Pangan Pro-Petani, Jangan Malu Mencontoh India
Redaktur : Tim Redaksi