jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritik pemerintah atas kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024.
“Keputusan pemerintah mengumumkan kenaikan tarif cukai 10% yang akan berlaku 2023 dan 2024 merupakan upaya fait accompli. Pasalnya, pemerintah tak melibatkan DPR untuk merumuskan kenaikan tarif cukai mendatang,” ujar Misbakhun.
BACA JUGA: Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Gelar Operasi di 3 Wilayah Ini
Dalam hal ini, DPR seharusnya dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan kenaikan CHT, namun hal tersebut belum dilakukan sampai kenaikan tarif cukai diumumkan.
Apalagi, kata Misbakhun, salah satu keputusan rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah pada 26 September 2022, memandatkan Komisi XI DPR untuk membahas kenaikan tarif cukai dan ekstensifikasi cukai 2023 paling lama 60 hari, setelah pengesahan RUU APBN 2023 menjadi UU APBN 2023 pada sidang paripurna DPR RI 29 September lalu.
BACA JUGA: Simplifikasi Tarif CHT Dikabarkan Meningkat, Pelaku Industri Tembakau Resah
“Keputusan pemerintah mengumumkan kenaikan CHT sebesar 10% pada Kamis (3/11), kuat dugaan merupakan keputusan sepihak. Karena itu, Komisi XI dengan kewenangannya akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk meminta keterangan perihal kenaikan tarif CHT tersebut,” sebutnya.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Naikkan Tarif Cukai Tembakau Tahun Depan, Pengguna Rokok Elektrik Jangan Senang Dulu
Redaktur & Reporter : Yessy Artada