Kenaikan TDL Diganjal, Pemerintah Tantang DPR

Untuk Tutupi Kekurangan Subsidi

Sabtu, 02 Oktober 2010 – 13:31 WIB

JAKARTA — Kalangan Komisi VII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR kompak menolak usulan pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada tahun depanPemerintah pun menantang DPR untuk menjamin anggaran negara tidak bolong bila TDL benar-benar batal naik.

Menteri koordinator bidang ekonomi, Hatta Rajasa, mengatakan, DPR RI meminta pemerintah tidak menaikkan TDL dengan beberapa alternatif seperti menurunkan kerugian, menyelesaikan proyek pembangkit 10000 megawatt tahun 2011 dan penambahan gas sebesar 100 mmcfd.

"Pertanyan kritis itu harus kita lakukan agar jangan sampai di tengah jalan, tiba-tiba alternatif itu tidak ada

BACA JUGA: Inflasi September Di Luar Dugaan

Itu yang dimaksud harus kritis
Pemerintah dan Banggar harus kritis dalam hal itu,’’ kata Hatta pada wartawan, Jumat (1/10) malam di DPR RI.

Jika TDL tidak naik 15 persen sesuai skim pemerintah, maka akan ada tambahan defisit negara sekitar Rp12 triliun

BACA JUGA: Pengusaha Keluhkan Pelaksanaan FTZ Batam

Hatta pun menantang DPR untuk menjamin penutupan defisit Rp12 triliun hanya dengan berharap pada alternatif yang belum pasti terealisasi.

"Kita harus lihat APBN kita, dari mana sumber-sumber untuk bisa menutup defisit itu
15 persen itu sama dengan Rp12 triliun

BACA JUGA: Daya Beli Petani Naik 0,36 Persen

Kalau dari Banggar mengecek pos ini itu, hanya dapat Rp8 triliunSisanya itulah harus dipastikan tutup dari manaKalau TDL 15 persen tidak naik, (DPR) bisa jamin tidak yang Rp12 triliun bisa dapat darimana?" papar Hatta.

Apalagi kata Hatta, banyak beban yang harus ditanggung PLN di tahun 2011Salah satunya kewajiban subsidi 2009 yang harus diisi pada tahun 2011 dengan jumlah Rp4,6 triliunWacana mengalihkan beban tersebut di 2012 tidak bisa disanggupi oleh PLN.

"Hal-hal seperti itulah yang Banggar dan pemerintah harus mikirMari kita berfikir kerasMakanya waktu itu menteri ESDM mengatakan, kenaikan itu opsi terakhirKalau sudah semua alternatif menutup kekurangan, masih kurang juga, baru kenaikan itu opsi terakhir," tegas Hatta.(afz/jpnn)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditjen Pajak Tambah Toko VAT Refund


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler