Kendari Digagas Jadi Kota Layak Anak

KENDARI - Anak merupakan aset dan potensi utama bagi kelanjutan hidup berbangsa dan bernegaraMenyadari pentingnya hal itu, pemkot Kendari menggagas pembentukan kota Kendari sebagai kota layak anak (KLA)

BACA JUGA: Anggota DPR dari Demokrat Diburu Hingga ke Sultra

Gagasan itu kata Kasubag Humas Pemkot Kendari, Muh Rusmin ditandai dengan pembentukan gugus tugas KLA tahun 2011Selain diatur dalam undang-undang, program itu juga kuatkan dalam keputusan walikota Kendari tahun 2011.

Menurut Rusmin, rencana aksi daerah KLA memiliki beberapa indikator pengembangan, diantaranya di bidang kesehatan, pendidikan, bidang perlindungan anak, dan bidang partisipasi anak

BACA JUGA: Anggaran Tidak Jelas, Honorer Di-PHK

Dibidang kesehatan kata Rusmin, melingkupi adanya jaminan kesehatan untuk anak, perwali tentang lingkungan yang sehat bagi anak, adanya penambahan dan peningkatan layanan posyandu, kader kesehatan dan kader posyandu, adanya peningkatan pelayanan bagi BUMIN dan BULIN ke pelayanan kesehatan.

Selain itu, adanya peningkatan jumlah bayi dan balita yang mendpatkan pelayanan kesehatan di posyandu, puskesmas dan rumah sakit, peningkatan fasilitas layanan di puskesmas dan rumah sakit, termasuk sarana dan obat-obatanSelain itu ada pula promosi pencegahan HIV/AIDS,NAPZA, kesehatan reproduksi, peningkatan sistem tanggap bencana, profil kesehatan, peningkatan tenaga kesehatan anak, ketersediaan pojok ASI pada fasilitas publik umum, ketersediaan ruang khusus untuk ibu menyusui di tempat umum, penitipan anak yang memadai, tersedianya makanan yang sehat bagi anak dan monev terhadap kegiatan kesehatan.

Di bidang pendidikan, yang paling fokus kata Rusmin, ketersediaan data terpilih anak yang mengikuti pendidikan dasar sampai menengah dan putus sekolah

BACA JUGA: Gubernur Siapkan Dua Instruksi ke Bupati Kobar

Selain itu ketersediaan perda tentang pendidikan gratis bagi anak miskin, anggaran daerah sebesar 20 persen bagi pendidikan anak, ketersediaain PAUD dalam komunitas masyarakat, rute aman dari dan ke sekolah, ketersediaan tempat bermain yang memadai bagi anak.

"Di bidang perlindungan anak, indikatornya mencakup mekanisme dan prosedur pembuatan akta kelahiran, disahkannya perda tentang perlindungan anak, presentase anggaran sosial anak dalam APBD serta ketersediaan tenaga sosial untuk melayani anak dalam lembaga pelayanan," terangnya.

Program itu kata Rusmin bersifat jangka panjangUntuk mensukseskan program tersebut, tentunya butuh dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat(fya/awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Teras: Massa Tetap Tolak Pelantikan