jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan bicara soal minyak goreng.
Dia menyebut kebijakan pemerintah mengoreksi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng untuk membuat stabil harga di pasaran.
BACA JUGA: Bagi PDIP, Pansus Minyak Goreng Usulan PKS Cuma Lelucon
"Pemerintah tidak mungkin membiarkan fenomena itu. Maka, kebijakan koreksi diambil."
"HET minyak kemasan dicabut. Akan tetapi, minyak curah untuk masyarakat bawah tetap dipastikan terjangkau dengan HET Rp 14 ribu per liter," ujar Budi dalam keterangannya, Senin (21/3).
BACA JUGA: Kepala BIN Sebut Aturan soal Minyak Goreng Harus Konsisten
Dia mengingatkan langkah pencabutan HET juga menyertakan kebijakan menaikkan pungutan ekspor kelapa sawit mentah dan produk turunannya.
Aturan itu, kata dia, selain akan menambah dana pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menyubsidi minyak goreng curah, juga akan membuat eksportir memilih menjual CPO di dalam negeri daripada ke luar negeri.
BACA JUGA: Waspada, BMKG Prediksi Daerah ini Terancam Tsunami 23 Meter
"Ini akan turut mendorong keseimbangan harga beberapa waktu ke depan," ucapnya.
Ditegaskan pula bahwa asas keadilan ditegakkan dalam kebijakan itu.
Pemerintah menarik keuntungan ekspor untuk distribusi dalam bentuk subsidi minyak curah untuk masyarakat bawah serta industri kecil dan menengah.
Kebijakan itu, menurut Budi, sebenarnya memotong insentif ekspor komoditas yang terlalu besar dan mendistorsi pelaksanaan kebijakan sebelumnya.
Di sisi lain, dengan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar, kebijakan baru itu bisa mengurai kisruh minyak goreng di tanah air.
Beberapa hari sejak kebijakan baru tata niaga minyak goreng diberlakukan, pemandangan antrean hilang digantikan keluhan harga yang tinggi.
Stok minyak goreng kemasan kini melimpah di pasar.
Namun, dengan harga di kisaran Rp 19 ribu hingga Rp 22 ribu liter.
"Saat ini yang terjadi adalah turbulensi pasar dan akan menemukan keseimbangan setelah pasokan dan permintaan stabil, berdasarkan realitas objektif komoditas dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Budi mengingatkan kenaikan harga minyak goreng telah terjadi jauh sebelumnya, yang didorong mekanisme keekonomian komoditas di tanah air yang juga dipengaruhi kondisi umum industri minyak nabati dunia.
Menurut Budi, persoalan minyak goreng dan komoditas lain yang sangat fluktuatif dalam ketersediaan dan harga, serta rentan dipengaruhi faktor eksternal.
"Harus dihadapi dengan pendekatan the whole of society. Semua elemen bangsa harus bermitra dan berpartisipasi menyelesaikannya," pungkas Budi.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang