jpnn.com - BANJARMASIN - Jika daerah lain menentang keras moratorium penerimaan CPNS PNS, lain halnya dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kota Banjarmasin, Ahmad Husaini. Ia mendukung kebijakan Presiden Jokowi tersebut.
Menurutnya, dengan kebijakan ini daerah diminta memaksimalkan PNS yang sudah ada. Kebijakan ini juga bagus untuk menyeimbangkan neraca keuangan.
BACA JUGA: Satu Halte Dianggarkan Rp 925 Juta
"Kalau setiap tahun ada penerimaan PNS terus, berapa coba beban keuangan kita," ujar Husaini, seperti diberitakan Radar Banjarmasin (grup JPNN).
Saat ini di Pemko Banjarmasin ada sekitar tujuh ribu PNS. Per tahun, ada 200 lebih PNS yang pensiun. Jika Jokowi memberlakukan moratorium selama lima tahun, artinya akan ada pengurangan PNS sampai seribu lebih.
BACA JUGA: Punya Mobil Masuk Daftar Penerima PSKS
Dari segi anggaran, pos belanja pegawai bisa disebut sangat gemuk. Dalam APBD Tahun Anggaran 2015, untuk pos belanja pegawai mencapai Rp785 miliar atau sekitar 90 persen dari anggaran Belanja Tidak Langsung Pemko.
Bahkan, jika diperbandingkan dengan anggaran Belanja Langsung Pemko, posisinya sudah mendekati 50-50. Belanja pegawai mencapai Rp785 miliar, sedangkan Belanja Langsung mencapai Rp819 miliar.
BACA JUGA: APBD Banten 2015 Capai Rp 9,047 Triliun
"Dulu kena moratorium PNS selama tiga tahun, nyatanya kondisi kami baik-baik saja. PNS yang ada ini saja yang diputar-putar untuk menutupi kebutuhan," terangnya.
Namun, ditekankan Husaini, moratorium baru sebatas ramai di pemberitaan nasional. "Sampai sekarang, belum ada tuh suratnya di meja kerja saya," pungkasnya. (fud/az/dye)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serapan APBD Sulsel Masih Minim
Redaktur : Tim Redaksi