jpnn.com, JAKARTA - Penetapan NIP 51.293 PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil rekrutmen Februari 2019 dari honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) hingga saat ini masih bermasalah.
Dari jumlah tersebut baru 2000-an calon PPPK yang datanya sudah ter-entry ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BACA JUGA: Guru Pengagum Jokowi Menulis Surat Terbuka, Ada Kata Zalim dan Alam Kubur
Akibatnya, penetapan NIP PPPK yang diharapkan berjalan mulus di Januari 2021, ternyata meleset.
"Memang jumlah NIP PPPK 2019 yang diterbitkan BKN masih sedikit karena masalah entry data. Kalau PPPK yang entry data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kemudian diverifikasi BKN," terang Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang dihubungi JPNN.com, Rabu (6/1).
BACA JUGA: Informasi Terbaru soal Dana Pensiun PNS dan PPPK
Kondisi ini membuat penetapan NIP berjalan lambat. Padahal SK pengusulan NIP PPPK dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang masuk sudah 27 ribuan.
Bima Haria menyadari, bila tidak ada perubahan mekanisme entry data, kondisi yang sama bisa terjadi pada PPPK hasil rekrutmen 2021.
BACA JUGA: Kepala BKN: PPPK Bukan Pegawai Kontrak Biasa, Tak Bisa Diberhentikan Semaunya
Itu sebabnya, ke depan BKN akan melakukan perubahan mekanisme entry data, tidak lagi dilakukan BKD .
"Akan kami ubah entry datanya seperti CPNS 2019. Mereka yang entry data sendiri sehingga penetapan NIP prosesnya cepat," terangnya.
Bima Haria optimistis, dengan perubahan mekanisme entry data berkas administrasi ini, PPPK 2021 bisa bertugas tahun ini juga.
"Kami targetkan dalam waktu dekat ini pendaftaran PPPK sudah dibuka. Paling lambat April lah seleksi sudah dilaksanakan agar tidak bertabrakan dengan CPNS yang akan digelar Juni," ucapnya.
Dengan pelaksanaan seleksi PPPK di awal tahun, lanjut Bima Haria Wibisana, penetapan NIP dan SK dilakukan tahun ini juga. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad