JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar, Emma Yohanna minta sejumlah kepala daerah yang punya niat untuk ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap kosentrasi penuh untuk mengurus daerahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masingPermintaan tersebut ditegaskan Emma Yohanna setelah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah dan menyaksikan langsung banyak kepala daerah yang berniat ikut Pilkada kembali tapi tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Ada indikasi, beberapa kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati dan walikota saat ini terlalu asyik dengan persiapan dirinya ikut Pilkada dan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya yang saat ini masih jadi gubernur, bupati dan walikota
BACA JUGA: Pemerintah Didesak Selesaikan RPP Cost Recovery
Akibatnya rakyat terlantar," kata Emma Yohanna, di DPD, komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (18/1).Di Sumbar misalnya, Emma Yohanna menyebut keseluruhan daerah yang terkena bencana alam gempa bumi pada 30 September 2009 lalu ternyata tidak diurus sebagaimana mestinya
"Bahkan di beberapa daerah terpencil baik kabupaten maupun kota ditemukan fakta masih banyak diantara korban yang mengaku belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah
BACA JUGA: Soal ACFTA, Hatta Minta Jangan Pesimis
Mereka bisa bertahan hidup karena bantuan masyarakat," kata Emma.Andaipun ada beberapa masyarakat di daerah terpencil yang mendapat bantuan bencana alam dari pemda, proses penyampaiannya pun syarat dengan pesan-pesan politis, seperti ini bantuan gubernur, bupati atau walikota yang ujung-ujungnya pilihlah dia karena telah membantu," imbuh Emma.
Dia mengingatkan, cara-cara yang ditempuh seperti menklaim bahwa bantuan tersebut seolah-olah berasal dari incumbent merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan jauh dari etika politik yang semestinya dipegang teguh oleh politikus
Sementara anggota DPD asal Sumbar lainnya Alirman Sori menegaskan bahwa gejala mempolitisir bantuan bencana alam sudah berlangsung cukup lama
BACA JUGA: Pemerintah Dalami Draft RUU OJK dan JPSK
"Pihak yang paling sering melakukannya adalah incumbent karena semua logistik bantuan di bawah kendali kekuasaannya," ujarnya.Sama halnya dengan Emma Yohanna, Alirman Sori pun menghimbau agar para incumbent jangan membiasakan diri untuk mempolitisir batuan-bantuan bencana alam karena tindakan tersebut tidak terpuji dan membohongi publik"Katakan saja apa adanya karena itu jauh lebih baik ketimbang berbohong," tegas Alirman Sori(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Tercantum dalam UU, Tax Holiday Tetap Dikaji
Redaktur : Tim Redaksi