Kepala Daerah Persoalkan Rekomendasi KPK

JAKARTA - Berdasar hasil kajian atas penggunaan dana APBD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merekomendasikan agar pemerintah daerah tidak lagi membantu klub sepak bola dengan dana APBDSelain itu, KPK juga meminta para kepala daerah agar tidak merangkap jabatan sebagai pengurus klub olahraga termasuk sepakbola.

Namun ternyata rekomendasi KPK itu tak serta merta membuat para kepala daerah menurutinya

BACA JUGA: Reformasi Birokrasi K/L Ditargetkan Tuntas 2014

Bahkan, ada kepala daerah yang minta rekomendasi KPK yang disampaikan Selasa (5/4) itu ditinjau ulang

Seperti Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi, menegaskan bahwa perhatian pemda terhadap olahraga, termasuk sepakbola di daerah tetap masih perlu dilakukan

BACA JUGA: Saya Tetap Memantau Siak Setiap Detik

Salah satu wujudnya adalah dengan memberikan bantuan keuangan untuk mendukung kegiatan opersional klub sepakbola“Karena memajukan olahraga menjadi bagian dari program pemerintah juga,” ungkapnya.

Begitu pula dengan jabatan sebagai ketua di suatu organisasi olahraga

BACA JUGA: Agung Laksono Tepis Tudingan Marzuki Alie

Menurut Abhraham, baginya hal tersebut tidak menjadi persoalan asalkan dijalankan dengan baik sesuai mekanisme“Saya saja sekarang masih menjabat Ketua PSSI di Papua Barat,” tegasnya.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin juga mengutarakan pandangan senadaSelama ini, katanya, ia berprinsip pembinaan olahraga sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat

Sebab, kata Alex, seseorang yang mengurus olahraga pasti akan mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan juga materi dalam rangka memaukan olahraga tersebutKarenanya bila kepala daerah selalu diminta untuk tampil memimpin organiasi olahraga

"Karena (kepala daerah) dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tugas ituKalau masalah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan dan sebagainya, hal itu lebih ke persoalan teknis,” tandasnya meyakinkan.

Sedangkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, yang lebih penting adalah agar dana yang dialokasinya digunakan sebaik mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan“Yang penting kan uangnya tidak dikorupsi,” ujarnya.(mur/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Terus Didorong Ungkap Proyek Gedung Baru DPR