jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mau menyalahkan partai politik pengusung kepala daerah yang belakangan banyak menjadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, cara partai merekrut calon kepala daerah selama ini sudah bagus.
"Kalau partai tidak salah," kata Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9).
BACA JUGA: Fahri Sebut OTT KPK Skandal Terbesar untuk Menipu Rakyat
Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu mencontohkan partai yang merekrut calon kepala daerah dengan tes psikologi. Bahkan, ada pelatihan pembekalan dengan materi ideologis untuk bakal calon kepala daerah.
Hanya saja, hal itu tak menjamin calon yang terpilih dan dilantik bersih dari korupsi. “Semua kembali lagi ke orangnya," ungkap Tjahjo.
BACA JUGA: Nazaruddin jadi Justice Collaborator, Noda Merah Untuk KPK
Mantan ketua tim sukses pemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 itu menuturkan, korupsi juga tidak bisa dilakukan satu orang dalam hal ini kepala daerah saja. Sebab, korupsi juga menyangkut anak buah dari kepala daerah yang terlibat, masukan-masukan yang salah, juga keterlibatan pengusaha.
"Bayangkan selama KPK ada sudah 77 OTT (operasi tangkap tangan, red) kemudian sebelumnya sudah 300 orang lebih," katanya.
BACA JUGA: Kasus Wali Kota Cilegon, Indikasi Celah Korupsi Makin Banyak
Tjahjo juga mengaku belum berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah terkait maraknya penangkapan oleh KPK. Menurutnya, semua sistem sudah dibangun secara baik.
Namun, katanya, inspektorat di daerah perlu dikuatkan. Untuk masalah penguatan ini, Tjahjo sudah berkoordinasi dengan KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Semua sistem sudah ada. Bapak Presiden Jokowi juga bicara hal sama agar hati-hati karea ini uang negara, sampai dana desa," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wali Kota Cilegon Kena OTT, Golkar Merasa jadi Target KPK
Redaktur & Reporter : Boy