jpnn.com - JAKARTA – Rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan menghilangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah pribadi mulai mendapat penolakan.
Sejumlah Kepala Daerah (Kada) melayangkan protes terkait rencana itu. Pasalnya, wacana itu dikhawatirkan bakal mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BACA JUGA: PT DKI Korting Hukuman Anas Setahun
Hal itu disampaikan Mendari Tjahjo Kumolo. Menteri asal PDIP itu mengakui, ada keluhan dari sejumlah Kada yang mampir padanya. Namun, pihaknya belum bisa mengambil kebijakan.
“Sudah ada keluhan daerah, sudah teriak. Karena ini (rencana penghapusan PBB,red) menyangkut PAD juga, menyangkut pajak daerah,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (6/2).
BACA JUGA: DPR Dinilai Bisa Tengahi Konflik KPK-Polri
Tjahjo berjanji, keluhan para kepala daerah akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Menteri Agraria. “Saya belum kontak pak Menteri Agraria. Jadi kita tunggu dulu. Saya mau ketemu dengan pak menteri agraria dulu. Saya yakin niat beliau baik,” tegas Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Wakapolri Bilang Belum Usulkan Nama Pengganti Komjen Budi
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Diminta Tengahi Konflik KPK vs Polri, Memang Bisa?
Redaktur : Tim Redaksi