jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut pihaknya berharap DPR bisa mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.
Sebab, kata dia, aturan tersebut bisa mengoptimalkan kinerja PPATK menyelamatkan aset dari sisi penegakan hukum.
BACA JUGA: PPATK Tingkatkan Pengawasan Aliran Dana Hasil Kejahatan Transaksi Virtual
"Kami memohon bantuan pimpinan dan anggota Komisi III DPR terkait percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset,” kata Ivan saat PPATK menggelar rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1).
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengingatkan bahwa para pejabat tidak perlu khawatir dengan RUU Perampasan Aset. Toh, perampasan aset akan dilakukan sesuai koridor hukum dan hati-hati.
BACA JUGA: PPATK Minta Penambahan Anggaran, Bambang Pacul: Pembahasan Sudah Ditutup
“Mungkin tadi kekhawatiran mau tembak sana, tembak sini, itu tidak kontekstual lagi, arahnya tidak ke sana,” kata Ivan.
Pria yang pernah aktif di Financial Intelligence Consultative Group (FICG) itu menyebut pihaknya juga berupaya meningkatkan pengawasan dan pencegahan aliran dana virtual hasil kejahatan.
BACA JUGA: Bicara Transaksi Kripto dan Pendanaan Terorisme, Sahroni Minta PPATK Beraksi
"PPATK berupaya meningkatkan pengawasan dan pencegahan berbagai aliran dana di Indonesia, tak terkecuali transaksi keuangan di ruang virtual," kata Ivan.
Ivan menuturkan bahwa virtual currency, blockchain, peer to peer lending, non-fungible token atau NFT bisa digunakan sebagai sarana pencucian uang.
Oleh karena itu, kata dia, PPATK tengah berupaya agar pencucian uang hasil kejahatan bisa ditelurusi hingga ke virtual currency.
"Semua itu memberikan tantangan yang sepenuhnya baru bagi kami dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang," ungkap Ivan. (ast/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan