Kepercayaan Publik ke Jokowi Pelan-pelan Mulai Buyar

Minggu, 18 Januari 2015 – 21:00 WIB
Massa pendukung Jokowi di masa kampanye pilpres 2014. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengkritik cara Presiden Joko Widodo yang seolah tak memakai filter dalam memilih pembantunya di pemerintahan.

Teranyar adalah soal pemilihan sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

BACA JUGA: Penyelam Mampu Jangkau Badan Pesawat AirAsia QZ8501

"Iya, Jokowi untuk memilih orang orang sebagai pembantunya tidak pakai filter menyeleksi mana yang bersih, mana yang bebas dari isu HAM (Hak Asasi Manusia), mana yang kena isu HAM," kata Uchok menjawab JPNN.com, Minggu (18/1).

Dijelaskan Uchok, dengan tidak adanya filter ini hanya akan memunculkan kesinisan publik kepada Presiden Jokowi. Apalagi, selama ini publik sudah sangat percaya dengan Jokowi.

BACA JUGA: LPSK: Bangun Gedung Baru karena Kebutuhan Keselamatan Saksi dan Korban

"Tapi, pelan-pelan  kepercayaan ini mulai buyar dengan banyak orang-orang yang diangkat Jokowi tidak berkenan di mata publik," pungkas Uchok.

Sebelumnya diberitakan, disebut-sebut ada sembilan nama bakal menduduki kursi Wantimpres.

BACA JUGA: Masa Tugas Fasilitator PNPM akan Diperpanjang‬

Nama-nama ini juga berpotensi memicu polemik karena dominannya unsur partai politik.

Sebut saja mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto yang merupakan politikus senior PDIP, eks Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (purnawirawan) Subagyo H.S. di Partai Hanura, serta Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Yusuf Kartanegara.

Begitu juga Jan Darmadi (ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem), Rusdi Kirana (bos Lion Air yang merupakan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa/PKB), serta Suharso Monoarfa (politikus senior Partai Persatuan Pembangunan/PPP).

Selain menumpuknya politikus, nama yang berpotensi memicu kontroversi adalah A.M. Hendropriyono, yang sudah sering disorot terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Akademisi: Apapun Alasannya, Jokowi Berhak Berhentikan Kapolri


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler