JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengingatkan bahwa Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI No 66/M Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 tentang pengangkatan Andi Nirwanto sebagai Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) rawan gugatan. Bahkan Keppres itu bisa dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila proses pembuatannya salah.
Penilaian Mahfud itu terkait dengan disebut-sebutnya Andi Nirwanto sebagai penyandang status tersangka sejak 1997 terkait kasus pembunuhan bandar judi Nyo Beng SengMahfud menyebut ada tiga unsur yang dapat membatalkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat, yaitu melanggar hukum, melanggar kewenangan, serta melampaui batas yang telah ditentukan peraturan
BACA JUGA: Kemenpan Genjot Proses Tujuh RUU
"Jadi kalau ada unsur itu bisa untuk dibatalkan atau digugat ke PTUN,” kata Mahfud di gedung MK, Senin(18/4).Namun secara hukum, lanjut Mahfud, Keppres tidak bisa dibatalkan hanya karena yang bersangkutan menjadi tersangka, apalagi kasus itu sudah lama dan tanpa tindak lanjut
BACA JUGA: Mendagri segera Pangkas Kewenangan Kepala Daerah
Karena beda tersangka dangan terduga ituSeperti diwartakan, Andi Nirwanto yang ditetapkan sebagai Jampidsus berdasarkan Keppres RI No 66/M Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 masih berstatus tersangka sejak Desember 1997
BACA JUGA: BKN Usung Komputerisasi Program Reformasi Birokrasi
Andi bersama rekanya diduga melakukan pemalsuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara pembunuhan Nyo Beng Seng dengan tersangka Eng SangJaksa senior itu juga sempat ditangkap dan menjalani kurungan selama beberapa hariBersama dengan Kepala Seksi Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, J Kamaru, jaksa M Yusuf, Harun Husein, dan Haruddin, Andi diduga memalsukan BAP untuk saksi Kikie AryantoPadahal saat itu Kikie berstatus buron(kyd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dibui, Cirus Tetap Happy
Redaktur : Tim Redaksi