JAKARTA - Rapat Kerja Komis VII DPR dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh yang membahas kelanjutan rencana pembatasan BBM bersubsidi kemarin (8/1), berlangsung panas dan alotPemicunya, Darwin meminta agar yang memaparkan hasil kajian adalah tim kajian akademis yang diketuai Anggito Abimanyu
BACA JUGA: Pajak BBM Dipatok Lima Persen
Kontan saja, keputusan Darwin itu menuai protes anggota Komisi VII yang membidangi sektor energi itu
BACA JUGA: Pemerintah Sodorkan 3 Opsi soal BBM Bersubsidi
"Kajian itu seharusnya ditelan pemerintah
BACA JUGA: Asumsi APBN Berpeluang Direvisi
Sebab yang bertanggung jawab penuh dalam hal ini adalah pemerintahJadi pemerintah yang harus menjelaskan," kata Dito Ganandito dari Fraksi Partai GolkarDito juga memprotes menteri asal Demokrat itu karena belum menyerahkan laporan hasil kajian padahal rapat sudah berlangsung"Anggota tak memiliki waktu mempelajari hasil kajian, padahal ini masalah yang sensitif," tegas Dito
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon juga tak kalah keras memprotes DarwinMenurutnya, DPR tak pernah meminta ada tim kajianSebab yang diundang Rapat Kerja "adalah pemerintahDia juga menolak tim itu dikatakan sebagai tim independen, pasalnya mereka milik pemerintah"Mereka pakai dana APBN, kan," katanya
Anggota Komisi VII lainnya juga menyuarakan hal serupaMenjawab derasnya protes itu Darwin mengatakan, sejatinya pihaknya tak sepenuhnya menyerahkan kajian kepada tim yang terdiri dari pakar UGM, UI, dan ITB ituDia berdalih itu dilakukan semata-mata memenuhi keinginan Komisi VII yang meminta ada kajian tambahan"Apa yang dikaji tim tentu kami timbangKami juga berusaha melengkapi kajian ini dengan melibatkan banyak pihakMaka, saya tadi minta ijin agar bisa mendengar langsung dari tim kajian akademis," kata Darwin
Jhonny Allen dan Soetan Batugana dari Fraksi Demokrat membela Darwin yang meminta anggota Komisi VII mempersilahkan tim memaparkan hasil kajiannya
"Ini hanya soal teknisMenteri meminta, bahwa kami (Kem ESDM) bawa orang untuk menyampaikan, artinya melekat, hanya terminologi, dan itu baru pemikiran kajian," ujar Jhonny
"Saya berharap supaya lebih terhormat lagi kalau kita dengarkan dulu dari yang mau sampaikan," kata Soetan menambahkan
Tapi, perdebatan tak kunjung redaKetua Komis VII Teuku Riefki Harsya pun ketok palu"Rapat kita skors dulu 15 menit," kata diaSeusai skors, Komisi VII akhirnya sepakat menunda rapat lagi(lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamax Bisa Disubsidi
Redaktur : Tim Redaksi