jpnn.com, BOGOR - Keputusan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sudah tepat karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Hal itu terungkap dalam acara bedah buku bertajuk Menata Ormas, Memperkuat Bangsa yang digelar di Kampus IPB, Sabtu (28/7).
BACA JUGA: KH Taufik Damas: Membubarkan HTI Menyelamatkan Islam
Penulis buku Menata Ormas, Memperkuat Bangsa, Dr. Sri Yunanto, M.Si mengatakan, HTI yang menjadi objek pembahasan dalam bukunya memang bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Karena HTI ingin mengubah Indonesia menjadi berasaskan Islam.
"Isi bukunya analisis tentang Perpu 2016 yang kemudian menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. UU itu sebetulnya untuk semua ormas mana aja, cuma yang kena kebetulan HTI," kata Sri Yunanto dalam siaran tertulis.
BACA JUGA: Pemerintah Ajak Eks HTI Membangun Bangsa
"Setelah dianalisis dengan konstitusi kita, mereka memang bertentangan dengan UUD 45. Mereka malah punya UUD sementara, UUD sendiri. Rancangan itu bukan cuma diajarkan di kampus tapi dipropagandakan. Oleh karena itu saya tes itu benar enggak yang diperbuat? Bertentangan enggak dengan UUD 45? Ternyata memang bertentangan," imbuhnya.
Sri Yunanto mengapresiasi langkah Pemerintahan Presiden Jokowi yang tegas membubarkan HTI. Karena kalau dibiarkan, itu akan menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Apalagi tren pertumbuhan HTI dari tahun ke tahun terus bertambah.
BACA JUGA: Fadli Zon Kecewa HTI Kalah di Pengadilan
Menurut Sri Yunnato, negara memang harus tegas dalam menata masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum.
"Iya dong (harus tegas). Dan negara ini melakukannya tidak karena suatu kekuasaan otoriter. Itu ada mekanisme hukumnya dan disetujui oleh sebagian partai politik. Jadi ini bukan lagi kekuasaan presiden. Makanya walaupun kita menata, karena ini demokrasi maka dilakukan sesuai dengann koridor hukum," tuturnya.
Mantan Ketua Komnas HAM Imdad Rahmat mengatakan, pembubaran HTI tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Ormas atau organisasi bisa dibubarkan jika mengancam negara, bertentangan dengan ketertiban umum dan menciderai hak-hak orang lain.
"Hak asasi manusia membolehkan pengaturan apabila ada hak-hak tertentu membahayakan negara. Kalau menjadi ancaman negara ya dibubarkan," kata Imdad Rahmat.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sodik: HTI Silakan Meneruskan Misi Dakwah dan Pembinaan Umat
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh