jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan sejumlah pertanyaan yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penganggaran Formula E.
Iman sendiri dipanggil KPK pada Kamis (3/2) bersama Wakil Ketua Komisi E Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
BACA JUGA: Diperiksa KPK, Prasetyo Edi Beber Soal Commitment Fee Formula E
“(KPK) mau cari informasi saja kan sebatas undangan pengumpulan informasi, terutama yang menyangkut mekanisme penganggaran. Pada saat saya pimpin ya di 2020,” ujar Iman saat dihubungi pada Selasa (8/2).
Iman menjelaskan, dirinya dua kali memimpin pembahasan mengenai anggaran commitment fee yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni saat APBD-Perubahan 2019 dan APBD 2020.
BACA JUGA: Seusai Diperiksa KPK, Ketua DPRD Menyesali Anies Menggelar Formula E di Tengah Pandemi
“Itu yang ditanyakan, ya saya jawab betul ada permintaan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sekitar 22 juta poundsterling, tapi realisasinya hanya 11 juta poundsterling karena ada realokasi anggaran untuk Covid-19,” ucapnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan ke komisi antirasuah itu terkait proses penganggaran, mulai dari perencanaan strategis (renstra), KUA-PPAS, hingga ke RKPD.
BACA JUGA: Datangi KPK, Ketua DPRD Edi Marsudi Bawa Satu Bundel Dokumen Terkait Formula E
Dia pun belum bisa memastikan ke mana titik berat dugaan KPK mengenai Formula E ini.
“Bisa saja KPK punya dugaan-dugaan yang kita tidak tahu, tapi selama ini sebatas baru pengumpulan informasi jadi enggak tahu fokus ke mana,“ jelas Iman.
Diketahui, KPK sudah beberapa kali memanggil anggota DPRD DKI terkait Formula E.
Mulai dari ketua dan wakil ketua Komisi E hingga Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi