Kerawanan Pangan Picu Kerawanan Sosial

Rabu, 19 Januari 2011 – 04:44 WIB

JAKARTA - Kerawanan pangan di tanah air ternyata sudah di ujung mataMeskipun belum sampai titik membahayakan, gejala-gejalanya sudah mulai muncul

BACA JUGA: Mantan Ketua DPRD Simalungun Diperiksa KPK 9 Jam

Diantaranya adalah melambungnya harga kebutuhan pokok
Terutama beras

BACA JUGA: Pemerintah Dituding Akali UU Sistem Jaminan Sosial

Pemerintah siap melakukan impor beras untuk mencegah kerawanan pangan.
  
Tahun lalu, kerawanan pangan sudah santer diprediksi bakal mendera negeri ini pada 2011 dan 2012
Kerawangan pangan ini disebabkan oleh menurunnya produktifitas bahan-bahan kebutuhan pokok

BACA JUGA: Petugas Imigrasi jadi Kaki Tangan Sindikat Paspor

Penurunan ini, disebabkan oleh perubahan iklimSalah satu prediksi dilontarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Pada beberapa kasus, persawahan padi yang sedang membutuhkan air, dilanda kekeringanAtau sebaliknya, persawahan padi yang siap panen dilanda kebanjiranSehingga di beberapa daerah muculah kasus gagal panenPemerintah takut kerawanan pangan ini berimbas pada munculnya kerawanan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono di TVRI Jakarta kemarin (18/1) menjelaskan, sejatinya kerawanan pangan itu masih belum menunjukkan keganasan"Yang ada masih melambungnya harga jual kebutuhan pokokTerutama beras," kata diaAkar dari melambungnya harga kebutuhan ini adalah, menipisnya ketersediaan barang pokok.

Agung menjelaskan, melambungnya harga beras ini perlu disikapi dengan seriusSebab, bisa mengakibatkan warga sangat miskin, sekitar 3,3 juta jiwa, menjadi semakin terjepitWarga miskin yang jumlahnya 28,2 juta jiwa bisa jatuh menjadi warga sangat miskinSementara 44,5 juta jiwa warga yang berstatus hampir miskin bisa menjadi miskin.

Menteri kelahiran Semarang 61 tahun lalu itu menjelaskan, melambungnya harga beras itu mempengaruhi ekonomi wargaSebab, Agung menjelaskan, rata-rata 40 persen belanja setiap orang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan"Jika ini tidak ditindak lanjuti, jumlah penduduk miskin dan sangat miskin bisa meningkat," kata dia.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menjelaskan, pemerintah sudah menetapkan beberapa langkah untuk menekan harga kebutuhan bahan pokom yang terus melambung ituDiantaranya akan melakukan impor berasSelain menambah volume impor beras, pemerintah juga bakal mengepras bea masuk barang impor tersebutSehingga, harga jual di masyarakat tidak tinggi.

Agung mengatakan, impor beras ini bakal dibahas lebih lanjut Kamis depan (20/1)Pertemuan yang digelar bersama Menteri Perekonomian itu, bakal menetapkan kepastian impor beras dan kapasitas beras yang bakal diimporYang jelas, Agung mengatakan langkah yang bakal menuai tanggap pro dan kontra itu cukup mendesak

Beras impor ini digunakan untuk menambal kekurangan cadangan beras dalam negeriTahun ini, pemerintah membutuhkan cadangan beras nasional sebesar 2,5 juta ton beras kualitas medium, dan satu juta ton kualitas premium.

Cara darurat lainnya yang bakal dijalankan adalah, pemberian jatah beras miskin (raskin) dobelAgung menerangkan, pada Januari ini jatah raskin untuk warga miskin didistribusikan dua kaliMasing-masing 15 kilogram"Untuk bulan selanjutnya (Februari, red) akan kami kaji ulang lagi," kata diaJika pada Februari harga beras masih melambung, pemerintah tetap memberikan raskin dua kali.

Selain dua cara tadi, mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, cara lain yang bakal ditempuh adalah pengalokasian anggaran khusus"Ini bisa kami lakukan, karena sekarang masih awal tahun," kata diaPos-pos anggaran dari beberapa lembaga bisa dialokasikan untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan

Anggaran-anggaran yang bakal dibelanjakan pada semester dua 2011 nanti, bisa digunakan dulu untuk tindakan darurat"Kami tidak ingain kerawanan pangan terjadiLalu memunculkan kerawanan sosial," pungkas Agung(wan)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPI Dituding Lebih Berpihak ke Lembaga Penyiaran


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler