jpnn.com - JAKARTA - Bupati Kudus, Musthofa, berhasil meyakinkan Presiden Joko Widodo terhadap program Kredit Usaha Produktif (KUP) yang digagasnya sejak awal 2015 lalu.
Pasalnya, presiden yang akrab disapa Jokowi, menjadikan program itu sebagai pilot project.
BACA JUGA: Haduhhh... Sudah 5 Hari Bandara Ini Lumpuh
Hal ini disampaikan Musthofa, sebelum menjadi pembicara di depan peserta Rakernas I yang dibuka Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1).
"Ini sudah disampaikan pada Pak Jokowi dan diarahkan sebagai pilot project, di Jawa Tengah. Sudah ada 12 kabupaten/kota yang menjalankan KUP ini, antara lain selain Kudus, Kabupaten Batang dan Kebumen," kata Musthofa, saat konferensi pers di Media Center Rakernas.
BACA JUGA: BBM Turun Tapi Stok Tidak Ada, Ya Sama Juga bohong!
Musthofa sendiri sudah beberapa kali dipanggil oleh Jokowi ke Istana Negara, untuk menjelaskan program KUP tersebut, hingga akhirnya, mantan Wali Kota Surakarta itu yakin. Terbaru, Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus ini telah memperlihatkan hasilnya ke presiden.
"KUP diberikan kepada UKM yang betul-betul berusaha dengan bunga sangat murah, 0,9 persen per bulan, tanpa agunan," jelas Musthofa, yang tengah menjajaki kerjasama dengan Bank DKI agar menjalankan program serupa di ibu kota.
BACA JUGA: Rusia Siapkan Rp 35 Triliun untuk Trans Kalimantan
Sebagai laporannya kepada Presiden Jokowi, saat ini Kudus telah memiliki ribuan debitur. Menariknya, selama berjalan tidak satupun debitur yang menunggak iuran/angsurannya.
"KUP ini sudah berjalan 7 bulan. Program ini salah satu upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan, bagaimana merubah mindset masyarakat, Ini bukan koperasi. Ada bank daerah yang membiayai, dengan jaminan dari lembaga penjaminan Jamkrindo," tambahnya.
Dia menambahkan, pinjaman sangat lunak yang diberikan kepada pelaku usaha kecil ini berkisar Rp5 sampai Rp20 juta. Dengan bunga 0,9 persen, debitur sudah bebas dari biaya administrasi, termasuk premi hingga biaya materai.
"Dalam program ini tugas pemerintah hanya mendata pelaku UKM untuk disetor datanya ke BPD Jateng, tugas pemerintah memastikan bahwa ini adalah pelaku usaha betulan. Lembaga penjaminannya Jamkrindo," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Data Penerimaan Pajak Diduga Bodong, LSM Lapor ke Pak Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi