jpnn.com - jpnn.com - Pemerintah kembali memikirkan rencana alternatif proyek kereta cepat rute Jakarta – Surabaya, sebelum memulai studi kelayakan.
Rencana tersebut melibatkan teknologi kereta api bertenaga diesel yang bisa mencapai kecepatan 160 kilometer per jam.
BACA JUGA: Berharap dengan Program KILK Investasi Naik 100 Persen
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan perkembangan tersebut usai melakukan rapat dengan Direktur Jenderal Kereta Api Prasetyo Boeditjahjono kemarin (3/2).
Menurutnya, saat ini pemerintah masih mengkaji apakah bakal melaksanakan proyek kereta api cepat berkekuatan listrik.
BACA JUGA: Thomas Lembong Luncurkan Program Klik di Batam
“Tadi kami lagi melihat hasil penelitian (Kereta Cepat, Red) Jakarta-Surabaya. Mereka kasih alternatif lain, jadi saya suruh studi lagi,’’ ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta kemarin (3/2).
Dia mengatakan, preliminary estimate atau perkiraan biaya yang dibutuhkan oleh kereta alternatif tersebut hanya mencapai sekitar Rp 22 triliun.
BACA JUGA: Bangga Bertani Mangga
Hanya seperempat dari biaya kereta cepat Jepang senilai Rp 82 triliun. Namun, kecepatan yang dicapai diakui setara yakni sekitar 160 km per jam.
Rupanya, harga murah tersebut dikarenakan kereta cepat tersebut menggunakan sumber diesel.
Pihaknya pun memberikan waktu dua minggu kepada Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyelesaikan studi perbandingan antara dua produk. Namun, dia mengaku dua alternatif tersebut bisa dikerjakan oleh pihak Jepang.
’’Kata mereka, sudah ada model (kereta, Red) di Australia yang bisa dikaji. Tapi teknologinya tetap dari Jepang,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, studi kelayakan yang dilakukan pemerintah tersebut harus memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya, terkait jalur kereta api cepat.
’’Kami kan masih memperhitungkan tiga pilihan. Apakah menggunakan jalur eksisting, sebagian elevated (jalur layang), atau seluruhnya elevated,’’ ungkapnya.
Namun, dia menegaskan bahwa jalur itu tidak akan menimbulkan perlintasan sebidang seperti jalur kereta normal saat ini.
Sebab, kereta tersebut sudah pasti rawan kecelakaan jika dilintasi jalur kendaraan lain. ’’Studi yang diperlukan tidak boleh lebih dari enam bulan-tujuh bulan. Tapi, saya pokoknya fokus dulu di FS (studi kelayakan, Red),’’ imbuhnya.
Sementara itu pengamat kebijakan Indonesia, Agus Pambagyo justru mengkritisi langkah pemerintah untuk memulai proyek kereta baru di wilayah Jawa.
Menurutnya, hal tersebut hanyalah sebuah gestur politik untuk mengobati sakit hati Jepang.
’’Jadi yang proyek Pelabuhan Cimalaya dan Kereta Cepat Jakarta Bandung diganti dengan proyek Pelabuhan Patimbang dan Kereta Setengah Cepat Jakarta Surabaya,’’ ujarnya.
Sedangkan, dari sisi fungsional sendiri, Agus menegaskan bahwa kecepatan yang dicapai tidak sebanding dengan manfaat yang didapat.
Target kecepatan 160 kilometer per jam itu sebenarnya bisa dicapai dengan armada kereta api saat ini jika infrastruktur seperti perlintasan sebidang ditiadakan.
’’Kalau menghabiskan sampai puluhan triliun di wilayah Jawa untuk kereta yang sebenarnya tidak lebih hebat dari armada saat ini, itu namanya mengkhianati visi nawacita pemerintah,’’ tuturnya. (bil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Permintaan Segmen Hunian Masih Dominan
Redaktur : Tim Redaksi