jpnn.com - JAKARTA - Anggota board ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Eva Kusuma Sundari berdiskusi dengan Forum LSM Timor Leste di Yayasan HAK yang dipimpin Manuel Monteiro F, di Dili, Jumat (6/5). Di sana hadir setidaknya dihadiri sembilan perwakilan LSM.
Menurut Eva, peserta menyambut baik metode kerja APHR yang mendorong politisi anggota APHR untuk berkolaborasi dengan jaringan LSM setempat. Mereka pun semakin antusias ketika mengetahui bahwa APHR menggunakan pendekatan economic and social rights dalam kerangka bekerja, sesuatu yang masih belum didalami oleh sebagian LSM tersebut.
BACA JUGA: Fatayat: Kasus Yuyun Tamparan Bagi Republik
"Beberapa isu penting yang mereka harap APHR dapat memperkaya analisis kritis mereka adalah terkait isu free trade yang merupakan isu dominan dalam globalism. Mereka mengusulkan APHR dapat menyelenggarakan training bersamaan kegiatan Asian People Forum mendatang di Dili," kata Eva seperti dikutip dari RMOL, Sabtu (7/5)
Eva menambahkan isu tentang hak sipil dan politik juga mengemuka. Jose Luis Oliveira dari LSM Ajar misalnya mengeluhkan soal implementasi rekomendasi KKP (Komisi Keadilan dan Persahabatan) antara RI dan Timor Leste yang tersendat karena hanya Timor Leste yang aktif. DPR pun diminta untuk ikut mendorong percepatan implementasi rekomendasi KKP.
BACA JUGA: Jangan Biarkan Golkar Dipimpin Pengusaha Lagi
"Salah seorang aktivis Yayasan HAK juga mengusulkan agar DPR mendorong kerja sama antara Pemerintah RI dan Timor Leste untuk mempermudah repatriasi asal Timor Leste yang saat ini tinggal di wiliayah RI. Dari informasi lapangan, ada dugaan ada birokrasi di pihak Indonesia yang amat rumit sehingga membuat masyarakat ragu untuk mendaftarkan diri untuk repatriasi ke Timor Leste," kata Eva. (ysa/rmol/jpnn)
BACA JUGA: Besok Caketum Golkar Ambil Nomor Urut untuk Bersaing di Munaslub
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru Jadi Caketum, Akom Sudah Berstatus Terlapor
Redaktur : Tim Redaksi