Menurut Direktur Utama PT KA Ronny Wahyudi, pihaknya belum bisa beroperasi akibat beban biaya pajak yang berasal dari perhitungan pajak revaluasi aset sebesar Rp 430 miliar dan pajak pengalihan aset Rp 200 miliar
BACA JUGA: Norwegia Tertarik Gas Natuna
"Kami sudah meminta menteri negara badan usaha milik negara memperjuangkan agar pajak itu bisa dihapusHal senada juga disampaikan Direktur Utama Bukit Asam Soekrisno
BACA JUGA: ASEAN Plus Sepakat Tingkatkan Swap Devisa
Menurutnya, pembentukan JVC sebenarnya akan menambah pendapatan PT KABACA JUGA: Minyak Terendah dalam Empat Tahun
"Kami berharap pajak bisa dihilangkan, karena kedua perusahaan ini kan BUMNKalau target pengangkutan 20 juta ton batu bara ini sudah terealisasi, kami akan keluar dari JVC ini," tukas Soekrisno.Baik Ronny maupun Soekrisno juga menyoal tentang pembangunan JVC pengangkutan batu bara yang terkendala konsesi penyelenggaraan perusahaan perkeretaapian di divisi regional III Sumatera bagian selatan (Sumbagsel).
Dalam pembentukan JVC dengan nama PT KA Trans Sriwijaya tersebut, saham PT KA sebesar 70 persen dengan menyertakan aset berupa infrastruktur dan jalur kereta api senilai Rp 4 triliunSementara itu, Bukit Asam menyertakan modal 30 persen sebesar Rp 464 miliar
JVC ini akan membangun rel ganda untuk meningkatkan angkutan batu bara dari 10 juta ton tahun ini menjadi 20 juta ton dalam waktu lima tahunUntuk mengembangkan proyek tersebut, perusahaan membutuhkan investasi tahap pertama sebesar USD 197 juta dan kedua USD 270 jutaInvestasi itu di antaranya untuk membeli lokomotif dan gerbong serta membangun jalur ganda Muara Enim-Prabumulih (75 kilometer) dan menuju Tarahan sepanjang 35 kilometer.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amdal Tuntas, Semen Gresik Kebut Pabrik Baru
Redaktur : Tim Redaksi