jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, berharap kerjasama KPU dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat segera terealisasi, menyusul dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye.
Menurutnya, kerjasama KPU-PPATK benar-benar sangat dibutuhkan. Mengingat dalam PKPU Nomor 17 tahun 2013, diatur ketentuan parpol harus menyusun laporan keuangan secara lengkap, baik terkait penerimaan maupun pengeluaran dana dan melaporkannya ke KPU. Termasuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana para caleg yang dikirim ke KPU lewat parpol masing-masing.
BACA JUGA: Ali Yakin tak Terlibat Kasus Suami Eddies Adelia
Oleh karena itu dengan adanya kerjasama dengan PPATK, KPU dapat memantau sejauh mana transaksi keuangan partai politik peserta pemilu, dengan tidak hanya berdasarkan laporan dari parpol semata.
"Jadi kita sangat ingin menggandeng PPATK untuk bekerjasama terkait transparansi dan akuntabilitas," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/11).
BACA JUGA: Honorer K1 Punya Waktu Sebulan Lagi
Sayangnya, proses penjajakan kerjasama KPU-PPATK kata Ferry, sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan. Padahal penyelenggaraan pemilu sudah akan berlangsung 9 April 2013 mendatang.
Ferry beralasan kondisi ini disebabkan karena KPU ingin memastikan terlebih hal-hal apa saja nantinya yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman bersama dimaksud. Sehingga diperoleh manfaat yang sesungguhnya, dengan tidak mengganggu azas independensi KPU sebagai pelaksana pemilu.
BACA JUGA: Ali Masykur Musa Dinilai Mirip Figur Gus Dur
"KPU juga membuka diri bekerjasama dengan lembaga-lembaga berkompeten lain. Terutama terkait pengamanan adminstrasi. Baik itu keuangan, logistik dan sebagainya," kata Ferry. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Dituntut Perlakukan SBY Seperti Gus Dur
Redaktur : Tim Redaksi