JAKARTA - Kasus tenggelamnya kapal imigran yang diduga melibatkan oknum TNI di Prigi, Trenggalek menjadi perhatian petinggi Mabes TNI Angkatan DaratKepala Dinas Penerangan Mabes TNI AD Brigjen TNI Wiryantoro NK menegaskan, seluruh prajurit dilarang keras terlibat dalam people smuggling (penyelundupan manusia)
BACA JUGA: Tiga Pendemo Tewas di NTB, Bukti Kegagalan Polisi
"Jika benar ada anggota yang terlibat harus diperiksa secara serius oleh Polisi Militer dan diberi sanksi jika terbukti," kata Wiryantoro, Sabtu (24/12).
Saat ini, penyelidikan kasus itu masih ditangani oleh Polisi Militer dari kesatuan Pomdam V/ Brawijaya
Apa sanksi terberat? Menurut Wiryantoro, anggota itu bisa dipecat dari keanggotaan TNI dan dihadapkan dalam proses hukum pidana sipil
BACA JUGA: Anas Janji Akan Pelajari Audit Forensik
"Mari kita tunggu pemeriksaan di Pomdam," katanyaKeempat oknum TNI itu Peltu S, Praka KA dan Praka K yang sebelumnya bertugas di wilayah Kodim Tulungagung
BACA JUGA: Lagi, Anas Sebut Nazar Mengarang dan Berbohong
Lalu Serka K dari wilayah Kodim SumenepSecara terpisah, Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia (Lesspersi) Rizal Darmaputera menilai faktor kebutuhan ekonomi secara instan yang membuat empat oknum anggota TNI AD itu tergiur"Mereka bertugas di wilayah yang relatif terpencilMungkin saja ada tawaran uang dalam jumlah besar," katanya
Rizal yang alumni IDSS Jenewa , Swiss itu memaparkan, dari hasil riset, pengawasan prajurit di daerah-daerah terpencil sangat terbatas"Faktor kesejahteraan dominan sekali, jadi karena ada kesempatan maka mereka tergiur," katanya
Polisi militer harus memeriksa seksama apakah ada keterlibatan atasan dalam kasus iniJika benar, maka rantai komando yang terlibat juga harus diberi sanksi"Juga harus diketahui berapa kali upaya pengiriman imigran itu mereka lakukanApakah hanya sekali ini, atau sudah berkali-kali dan sukses," katanya
Yang juga penting adalah menelusuri otak utama sindikat"Dalangnya ini juga harus dibuka, apakah dia punya koneksi dengan aparat, ini kerja investigasi yang serius," ujar Rizal
Apalagi, pengawasan imigrasi dan perlintasan di Indonesia masih sangat rentan penerobosan"Ditambah lagi, imigran-imigran itu mau membayar harga mahal dan itu berarti ladang bisnis yang menjanjikan," katanya(rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Referendum dan Pengibaran Bendera OPM
Redaktur : Tim Redaksi