jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan menegakkan kedaulatan di perbatasan bukan sekadar urusan keamanan, tapi juga kesejahteraan.
Pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia merupakan wujud nyata bahwa negara hadir di dua hal tersebut; keamanan dan kesejahteraan.
BACA JUGA: Pemuda Harus Tiru Semangat Bung Karno
Utamanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan, serta meyakinkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari bangsa ini.
“Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendirinya akan berpikir tentang keamanan,” ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (26/7).
BACA JUGA: Renas 212 JPRI Nilai Moeldoko Ideal Dampingi Jokowi
Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan.
Mulai dari pergeseran patok, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal.
BACA JUGA: Pilpres 2019: Gerbang Jateng Solid Dukung Jokowi - Moeldoko
Dalam konteks tersebut, Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan dua model pendekatan.
Yaitu kesejahteraan dan juga keamanan. “Kurang tepat bila batas negara dikelola dari sisi keamanan,” kata Moeldoko yang pernah menjadi Panglima Daerah Militer Tanjungpura, di daerah perbatasan dengan Malaysia, di Kalimantan Barat, 2010 lalu tersebut.
Dia menjelaskan bahwa bila pendekatan keamanan saja yang diutamakan, maka negara akan menempatkan personel militer dan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) di sepanjang 2000 km perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia.
“Lebih efisien mana kalau kita bangun basis perekonomian di daerah itu?” katanya lagi.
Atas dasar pertimbangan itu pula, tahun ini pemerintah membangun empat pasar bernama Toko Indonesia di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia.
“Sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin, hidup dengan baik,” kata Moeldoko.
Pelibatan masyarakat di perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara itu, dia sebut dengan konsep Public Private People Partnership.
“Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembangunan, jadi menimbulkan sense of belonging,” timpal Moeldoko.
Ditambah dengan pembangunan infrastruktur, seperti trans Kalimantan atau trans Papua, Moeldoko berharap pembangunan di perbatasan akan membuat masyarakat di sana terkoneksi secara batin.
“Mereka merasa bagian dari Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Menurut anggota Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie, pembangunan infrastruktur hingga ke daerah perbatasan dan pulau terluar sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Pembangunan memberikan dampak ekonomi bagi daerah perbatasan,” ujar legislator partai Nasdem itu kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta.
Setidaknya, lanjut Syarif, kebijakan pembangunan Presiden Jokowi mempermudah akses, memperpendek jarak tempuh bagi masyarakat sekitar. “Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama tiga tahun patut didukung penuh oleh Komisi V,” kata Syarif yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat itu.
Selain penekanan pada aspek kesejahteraan, keamanan juga tidak boleh terlalu terpinggirkan. Apa yang dilakukan berbagai pihak dalam pemerintah, adalah mengutamakan dua hal tersebut.
“Kesejahteraan penting, tapi tidak bisa lepas dari pendekatan keamanan. Jangan sampai ekonomi bagus namun keamananya juga masih rawan,” tutur Anwar Sanusi selaku Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk melakukan pemetaan potensi-potensi yang bisa dikembangkan di wilayah perbatasan, guna menunjang perekonomian.
Dengan demikian, terjalin keselarasan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan potensi daerah, yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
“Dengan pembangunan yang optimal, mereka merasa menjadi bagian penting dari Indonesia, dan tentunya rasa nasionalisme akan semakin menguat,” pungkasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Relasi Jokowi dan Moeldoko Tak Terbatas Pergaulan Politik
Redaktur & Reporter : Natalia