JAKARTA - Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan, mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada hal baru dalam kontrak koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang YuodhoyonoMenurutnya, yang ada hanya kesepakatan baru untuk konfirmasi ulang untuk mematuhi kesepakatan lama.
"Tidak ada hal baru dalam draft kontrak koalisi
BACA JUGA: Mangindaan Bantah Berseberangan dengan Sarundajang
Saya lebih melihat itu bentuk rekonfirmasi dari masing-masing parpolBACA JUGA: Bela Marzuki, Ruhut Serang Balik LSM
Komitmen itu melekat dan tegas, mana yang boleh beda dan mana yg harus satu sikap," ujar Taufik di Jakarta, Kamis (14/4).Taufik pun membantah jika kesepakatan baru itu sebagai upaya untuk penyeragaman sekaligus pembungkaman terhadap sikap kritis parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol
"Yang menyangkut kebijakan sektoral di kementrian, tetap boleh dikritisi
BACA JUGA: Galang Dukungan, Muqowam Dirikan Posko
Misalnya kementrian yang lambat lambat progresnya atau realisasi program yang berbeda dari visi dan misiItu bisa dikritisi," tandasnya.Sementara menyangkut sikap politik yang secara fundamental dapat berimbas pada ketidakstabilan politik, maka parpol anggota koalisi tetap harus satu sikap"Misalnya hak-hak eksklusif DPR seperti angket, interpelasi atau menyatakan pendapat, itu harus dalam posisi sama dan dalam sikap yang sama," imbuhnya.
Ditambahkan, sikap politik yang sama itu termasuk dalam hal pemilihan pejabat-pejabat tertentu seperti Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI ataupun KapolriTaufik menegaskan, dari evaluasi selama ini koalisi menjadi tidak efektif lantaran adanya sikap yang berbeda di antara parpol koalisi"Jadi lucu kalau bagian dari koalisi tapi mengganggu dan berbeda sikap," sambungnya.
Taufik yang juga wakil ketua DPR RI itu mengatakan, PAN melihat bahwa umur koalisi tinggal 3,5 tahun lagiKarenanya, energi koalisi harus dicurahkan untuk kepentingan rakyat"Kalau hari ini kan energi koalisi habis untuk panggung-panggung politik yang tak perluAnehnya itu dari mitra koalisi sendiri," ucapnya.
Lantas bagaimana dengan sanksi bagi parpol yang nantinya ternyata ingkar dari kesepakatan Setgab" Taufik menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Partai Demokrat"Kalau soal reward dan punihsment, karena Demokrat itu tuan rumahKita ini tamu koalisiSanksi kita serahkan ke tuan rumahBarangkali kita diminta masukan, itu okTapi finalisasi tetap Demokrat," pungkasnya.
Terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan bahwa pihaknya jelas akan mencermati terus perilaku parpol anggota koalisiAlasannya, jangan sampai koalisi justru diganggu oleh anggotanya sendiri"Tafsir koalisi harus tunggal, titik tekannya di parlemen," kata Saan.
Menurutnya, parpol anggota koalisi harus terus berkomitmen mengawal pemerintah berikut program dan kebijakannya hingga 2014Ia pun mencontohkan penggunaan hak angket yang bisa menjadi senjata kubu oposisiSementara bagi koalisi pendukung pemerintah, kata Saan, tidak semestinya mendorong hak angket.
"Kalau sudah mau mengusung angket, mendorong hak menyatakan pendapat, itu namanya sudah pengingkaran dari kesepakatan koalisiSekarang nggak boleh lagi," pungkasnya.(awa/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Minta Kontrak Koalisi Direvisi
Redaktur : Tim Redaksi