jpnn.com - Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar dan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI George E Supit, Senin (20/11), mengungkapkan rasa kecewanya terhadap sikap Pemkab Mimika.
Pasalnya, yang selama proses negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB), unsur dari Pemkab Mimika tidak pernah hadir.
BACA JUGA: 804 Warga Dievakuasi, 4 Meninggal saat Diisolasi KKB
Kapoldan dan Pangdam sendiri tiba di Graha Eme Neme Yauware sekitar pukul 13.30 WIT, guna melakukan kunjungan di gedung Eme Neme Yaware, yang dijadikan sebagai posko penampungan 804 warga Kampung Banti, Distrik Tembagapura yang direlokasi ke Kota Timika.
Pantauan Radar Timika (Jawa Pos Group) kehadiran pimpinan di lingkup Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih ini sempat membuat para pejabat Pemda Mimika kewalahan.
BACA JUGA: KKB Berencana Deklarasi Perang Besar-besaran
“Siapa penanggung jawab di sini?” tanya Kapolda kepada sejumlah anggota polisi yang ada di Eme Neme Yauwere.
Selanjutnya selang beberapa menit kemudian Asisten II Setda Mimika, Drs Marthen Paiding, MMT tiba bersama sebagian besar Kepala Dinas (Kadis) yang ada di lingkup Pemda Mimika.
BACA JUGA: TNI Sudah Tahu Strategi KKB Setelah Kocar-kacir, Begini
Juga Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom, SE bersama beberapa anggota DPRD Mimika. Kehadiran para pejabat Pemda itu langsung disambut pertanyaan oleh Kapolda Papua maupun Pangdam XVII/Cenderawasih.
“Kalau rapat terus mau jadi apa negara ini. Kita TNI dan Polri sudah capek,”ucap Pangdam dengan nada tegas.
Pangdam yang ditemui awak media menegaskan, bahwa selama kegiatan proses negosiasi dengan KKB hingga proses evakuasi 344 warga pada Jumat (17/11) lalu, tidak ada satupun perwakilan dari Pemda Mimika yang terlibat di dalamnya.
“Selama kegiatan di sana (Tembagapura red), kita ajak Pemerintah Daerah tidak ada yang datang. Datang saja terus hilang, Kepala Desanya tidak ada, Kepala Distriknya juga tidak ada katanya sakit. Seolah-olah semuanya ini milik TNI dan Polri. Tidaklah. Kalau ada gangguan keamanan kita yang masuk, tapi untuk lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat ya itu peran pemerintah daerah. Sudah dengar akan ada masyarakat yang datang, kesiapannya tidak maksimal. Itu yang kita sesalkan,”ucap Pangdam dengan nada kesal.
Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Drs Boy Rafli Amar, MH ketika dimintai tanggapan terkait kesiapan Pemda Mimika dalam menyiapkan tempat penampungan bagi 804 warga Banti ini mengatakan, pihaknya bersama TNI, sifatnya hanya membantu perintah daerah dalam proses evakuasi.
“Kita datang untuk mengecek dan mendorong langsung kesiapan dari SKPD. Kami datang saja pintu gedung masih ditutup. Belum ada tanda-tanda persiapan dari segi fasilitas. Karena harapan kita masyarakat yang datang ini bisa diberikan pelayanan yang sama,” tegasnya.
Sedangkan Asisten II Setda Mimika, Marthen Paiding yang didampingi oleh Staf Ahli, Cristian Karubaba bersama beberapa petinggi Pemkab lainnya mengatakan, sangat memahami arahan Kapolda dan Pangdam.
Dengan demikian, jajaran petinggi Pemkab akan mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil dalam menangani masyarakat yang akan dievakuasi.
“Kami akan bahas langkah-langkah apa yang akan kami ambil bersama DPRD, terkaita masyarakat kita yang akan mengunsi. Yang jelas bukan karena kami tidak ada dana, tapi kami akan sesuaikan dengan seberapa banyak dan berapa lama mereka akan tinggal di penampungan. Kita belum tahu pasti berapa jumlah masyarakat yang nanti akan dievakuasi tapi berdasarkan informasi sementara diperkirakan mencapai lima ratusan,” ujar Marthen. (tns/cr-103)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jenderal Gatot Pastikan Pasukan TNI-Polri Masih Memburu KKB
Redaktur & Reporter : Soetomo